Pemerintah Tidak Main-main, Duit Rp30,5 T Disiapkan untuk Pelayanan Publik Online
Kamis, 17 Desember 2020 - 11:07 WIB
JAKARTA - Pemerintah tengah mempercepat transformasi digital di semua aspek. Tak terkecuali juga pada pelayanan publik yang dilakukan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).
(Baca Juga: Sambut Transformasi Digital, Sri Mulyani Siap-siap Bikin Anggaran Membengkak )
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan, komitmen pemerintah untuk mempercepat transformasi digital penyelenggaraan pemerintahaan tidak main-main. Hal tersebut ditunjukkan dengan dukungan anggaran sebesar Rp30,5 triliun guna mendukung program tersebut.
Nantinya dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan akses internet di desa-desa dan daerah yang tertinggal, terluar dan terdepan. Hingga saat ini sudah ada 233 desa digital yang sudah ditetapkan di Indonesia.
“Salah satunya adalah untuk pembangunan akses internet di 4.000 desa dan kelurahan di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) di Indonesia. Sebanyak 233 desa telah ditetapkan menjadi contoh desa digital di Indonesia,” ujarnya dalam acara Rakornas Kepegawaian secara virtual, Kamis (17/12/2020).
(Baca Juga: Digitalisasi Adalah Kunci Saat Covid-19 Masih Jadi Musuh Besar di 2021 )
Ma’ruf menambahkan, transformasi digital dalam pelayanan publik harus diikuti dengan perubahan mindset atau pola pikir. Maksudnya, jangan sampai hanya memindahkan layanan dari offline menuju online saja.
“Hal ini sangat diperlukan tidak hanya sekedar mengubah layanan menjadi online atau dengan menggunakan aplikasi digital, akan tetapi juga harus diikuti dengan perubahan perilaku,” ucapnya.
Transformasi digital ini juga mencakup bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga mampu menciptakan suatu nilai tambah. “Memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan,” ucapnya.
(Baca Juga: Sambut Transformasi Digital, Sri Mulyani Siap-siap Bikin Anggaran Membengkak )
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan, komitmen pemerintah untuk mempercepat transformasi digital penyelenggaraan pemerintahaan tidak main-main. Hal tersebut ditunjukkan dengan dukungan anggaran sebesar Rp30,5 triliun guna mendukung program tersebut.
Nantinya dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan akses internet di desa-desa dan daerah yang tertinggal, terluar dan terdepan. Hingga saat ini sudah ada 233 desa digital yang sudah ditetapkan di Indonesia.
“Salah satunya adalah untuk pembangunan akses internet di 4.000 desa dan kelurahan di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) di Indonesia. Sebanyak 233 desa telah ditetapkan menjadi contoh desa digital di Indonesia,” ujarnya dalam acara Rakornas Kepegawaian secara virtual, Kamis (17/12/2020).
(Baca Juga: Digitalisasi Adalah Kunci Saat Covid-19 Masih Jadi Musuh Besar di 2021 )
Ma’ruf menambahkan, transformasi digital dalam pelayanan publik harus diikuti dengan perubahan mindset atau pola pikir. Maksudnya, jangan sampai hanya memindahkan layanan dari offline menuju online saja.
“Hal ini sangat diperlukan tidak hanya sekedar mengubah layanan menjadi online atau dengan menggunakan aplikasi digital, akan tetapi juga harus diikuti dengan perubahan perilaku,” ucapnya.
Transformasi digital ini juga mencakup bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga mampu menciptakan suatu nilai tambah. “Memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan,” ucapnya.
(akr)
tulis komentar anda