Ini Alasan Menteri Sakti Beri Nama Kampung dengan Nama-Nama Ikan
Jum'at, 08 Januari 2021 - 17:04 WIB
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. Foto/KKP
JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah fokus mengembangkan sub- sektor perikanan budi daya sebagai sumber ekonomi untuk mendorong kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan negara. Salah satu caranya dengan berinovasi membangun sentra-sentra budi daya di daerah. ( Baca juga:Menteri Sakti Berharap Penerimaan Negara dari Udang Kian Tegak )
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta jajarannya di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) bergerak cepat merealisasikan inovasi tersebut. Hal ini ia tegaskan saat memberi arahan kepada 15 kepala UPT DJPB di Karawang, Jawa Barat, kemarin (7/1).
"Kita harus bergerak membangun kampung-kampung budidaya, misal Kampung Nila, Kampung Lele, Kampung Udang, penamaannya disesuaikan saja dengan komoditas yang paling dominan di tempat tersebut," ujar Menteri Sakti dalam rilis resmi KKP, Jumat (8/1/2020).
Pembangunan sentra budi daya ini katanya harus dibarengi dengan hitungan ekonomi dan sosial yang matang agar tujuan untuk mensejahterakan masyarakat tercapai. Dia juga mengarahkan supaya pembangunan sentra budi daya ini melibatkan pemerintah daerah.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta jajarannya di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) bergerak cepat merealisasikan inovasi tersebut. Hal ini ia tegaskan saat memberi arahan kepada 15 kepala UPT DJPB di Karawang, Jawa Barat, kemarin (7/1).
"Kita harus bergerak membangun kampung-kampung budidaya, misal Kampung Nila, Kampung Lele, Kampung Udang, penamaannya disesuaikan saja dengan komoditas yang paling dominan di tempat tersebut," ujar Menteri Sakti dalam rilis resmi KKP, Jumat (8/1/2020).
Pembangunan sentra budi daya ini katanya harus dibarengi dengan hitungan ekonomi dan sosial yang matang agar tujuan untuk mensejahterakan masyarakat tercapai. Dia juga mengarahkan supaya pembangunan sentra budi daya ini melibatkan pemerintah daerah.
Lihat Juga :