Survei Membuktikan BLT UMKM Rp2,4 Juta dan Pasar Digital Dirasakan Manfaatnya

Minggu, 17 Januari 2021 - 19:01 WIB
Sepanjang 2020, pemerintah melakukan intervensi kebijakan baik dari sisi hulu (supply) dan hilir (demand), dalam rangka percepatan pemulihan UMKM dan koperasi dari dampak pandemi. Foto/Dok
JAKARTA - Kebangkitan UMKM dan koperasi merupakan kunci pemulihan ekonomi, khususnya kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja atas tantangan potensi meningkatnya angka jumlah pengangguran. Sepanjang 2020, pemerintah melakukan intervensi kebijakan baik dari sisi hulu (supply) dan hilir (demand), dalam rangka percepatan pemulihan UMKM dan koperasi dari dampak pandemi.



Di sisi hulu/supply, dalam kerangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), stimulus diberikan berupa subsidi bunga KUR, KUR Super Mikro dan Non KUR; insentif pajak. Lalu ada tambahan modal kerja kepada koperasi melalui LPDB dan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) berupa hibah modal kerja sebesar Rp2,4 juta kepada pelaku usaha mikro agar usahanya bertahan di masa pandemi.

"Hingga saat ini, Banpres telah disalurkan 100% kepada 12 juta pelaku usaha mikro dengan jumlah bantuan sebesar Rp28,8 triliun," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Jakarta, Minggu (17/1/2021).



Baca Juga: Vaksinasi Diharapkan Dorong Normalisasi Kegiatan Ekonomi

Untuk menghubungkan sisi hulu dan hilir, lanjut MenKopUKM, pemerintah memberikan pendampingan dan pelatihan UMKM serta perbaikan proses bisnis UMKM untuk terhubung dengan rantai pasok dan transformasi ke formal melalui pusat bantuan konsultasi hukum gratis, gerakan belanja di warung tetangga, korporatisasi petani, nelayan, petambak, dan sebagainya.

Di sisi hilir/demand, pemerintah membuka akses pasar produk KUMKM. Di antaranya, belanja pemerintah untuk produk UMKM melalui Laman UMKM dan Bela Pengadaan dengan potensi mencapai Rp321 triliun.

Ada juga Pasar Digital (PaDi), yang merupakan hasil kerjasama KemenKopUKM dengan Kementerian BUMN untuk menyerap produk UMKM melalui belanja barang dan jasa BUMN dengan nilai di bawah Rp14 miliar. "Begitu juga fasilitasi produksi dan sertifikasi izin edar 27 juta masker terstandadisasi WHO buatan UMKM," tukas MenKopUKM.

Hasilnya, ungkap Teten, survei dampak program PEN terhadap UMKM yang dirilis Lembaga Demografi-LPEM FEB UI menunjukan bahwa program-program UMKM tersebut dirasakan manfaatnya oleh para pelaku UMKM.
Halaman :
Lihat Juga :
tulis komentar anda
Follow
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More