Bangun Infrastruktur Butuh Rp6.445 T, Sri Mulyani: Makanya Butuh LPI

JAKARTA - Pemerintah mengklaim kebutuhan dana untuk investasi infrastruktur mencapai Rp6.445 triliun antara 2020-2024. Untuk itu, diperlukan adanya Lembaga Pengelola Investasi (LPI) .

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan, pemerintah perlu menciptakan instrumen yang inovatif dan institusi yang bisa meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan.



"Indonesia saat ini masih membutuhkan dana untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur. Total investasi untuk infrastruktur estimasi RPJMN bisa mencapai Rp6.445 triliun dan itu dibutuhkan melalui APBN, BUMN, maupun berbagai instrumen dan kerjasama lain," kata Sri Mulyani dalam rapat secara virtual, Senin (29/1/2021).



Menurut dia, pembiayaan infrastruktur memiliki karakteristik padat modal dengan cost of fund tinggi dan tenor jangka panjang. Pada saat yang sama, Foreign Direct Investment (FDI) ke Indonesia tidak mengalami kenaikan ketika kebutuhannya meningkat.

"Kalau ingin terus meningkatkan dengan hanya bersandar pada instrumen utang, kita akan leverage makin tinggi. Kapasitas pembiayaan APBN dan BUMN saat ini terlihat dalam neraca, terutama BUMN adalah sudah tinggi exposure dari leverage," bebernya.



Dia menambahkan investor asing sebenarnya tertarik untuk investasi dalam berbagai proyek infrastruktur yang ada. "Oleh karena itu kita melihat perlu terobosan dalam pembentukan mitra investasi yang andal dan terpercaya terutama bagi investor yang sebetulnya punya ketertarikan tinggi untuk masuk ke Indonesia namun dari sisi familiarity dan risk appetite, butuh mitra yang dianggap reliable," pungkasnya.