Ternyata, Ekonomi Afghanistan Sudah 'Melarat' Sebelum Taliban Masuk

JAKARTA - Dilansir dari BBC pada Jumat (27/8), Afghanistan dikabarkan akan menerima sebanyak USD440 juta dari International Monetary Fund (IMF) yang sudah disiapkan sejak 23 Agustus lalu. Namun, karena Taliban mengambil alih kekuasaan, IMF mengumumkan pada pekan lalu bahwa Afghanistan tidak lagi bisa mengakses sumber daya dari IMF. Bahkan, Bank Dunia (WB) pun menunda semua pendanaan untuk proyek-proyek yang ada di Afghanistan.

Hal ini karena WB resah terkait pemerintahan Taliban yang dikhawatirkan akan memengaruhi prospek perkembangan ekonomi Afghanistan, terutama bagi kaum wanita.



Aksi penundaan pendanaan oleh WB ini juga mengikuti penundaan pendanaan dari IMF. Bahkan, Presiden AS Joe Biden pun telah membekukan aset-aset Bank Sentral Afghanistan yang disimpan di AS. Diketahui, Da Afghanistan Bank memiliki simpanan sebanyak USD9 miliar, yang mayoritas disimpan di AS.



"Kami telah menunda pencairan dana dalam operasi-operasi kami di Afghanistan, dan kami melakukan monitoring secara dekat dan mengawasi situasi di sana sejalan dengan kebijakan dan prosedur internal kami," ujar juru bicara WB kepada BBC.

Pihaknya akan terus melakukan konsultasi lebih dekat dengan komunitas internasional dan partner-partner pengembangan. "Bersama dengan para partner, kami mengeksplorasi cara dan solusi agar kami tetap bisa mempertahankan hasil pembangunan yang diperoleh dengan susah payah dan terus mendukung rakyat Afghanistan," terangnya.

Aljazeera melaporkan, sebelum dikuasai oleh Taliban, ekonomi Afghanistan sendiri sudah sangat mengkhawatirkan. Hal ini karena ekonominya dibentuk oleh kerentanan dan ketergantungan akan bantuan luar negeri. Data WB mencatat bahwa 75% belanja publik dibiayai oleh dana hibah.

Kendati demikian, bantuan ini sudah ditetapkan akan berkurang sekitar 20% tahun ini, dibandingkan dengan periode 2016-2020 karena beberapa donor utama hanya memberikan janji mereka selama satu tahun selama Konferensi Afghanistan 2020.



Dukungan ini berlaku dengan catatan selama Pemerintah Afghanistan mencapai percepatan progres dalam upaya melawan korupsi, mengurangi kemiskinan, dan memajukan pembicaraan damai yang tengah berlangsung.

Namun, dengan Taliban yang berkuasa, tidak ada kepastian apakah persyaratan itu akan dipenuhi atau tidak, yang semakin berpotensi mengurangi bantuan asing yang diandalkan ekonomi Afghanistan, termasuk dalam bentuk SDR (special drawing rights).