Rachmat Gobel Desak Kemendag Segera Kendalikan Harga Kebutuhan Pokok
Jum'at, 07 Januari 2022 - 21:10 WIB
Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel. FOTO/SINDOnews
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel meminta Kementerian Perdagangan mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok. Ia mendesak agar harga kebutuhan pokok segera dikendalikan jangan sampai terus melambung.
"Jangan biarkan harga terus melambung. Hidup rakyat kecil lagi susah. Tapi harga telur, minyak goreng, bawang, cabe, sayur, daging ayam, dan lain-lain malah naik melangit," kata dia dikutip melalui pernyataan resmi, Kamis (7/1/2021).
Seperti diberitakan di berbagai media, harga-harga barang kebutuhan sehari-hari terus naik sejak Desember 2021, seperti harga minyak goreng, telur, dan bawang. "Padahal Indonesia itu kan sumber minyak goreng dunia. Kan aneh jika kita tak bisa mengendalikannya. Bawang pun sudah dibanjiri impor. Berarti ada mekanisme yang tidak bekerja," kata dia.
Gobel mengatakan, pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak Maret 2020 dan masih terjadi hingga saat ini paling berdampak terhadap rakyat kecil. Hal itu bisa dilihat pada situasi di pasar-pasar, di supermarket, jumlah kucuran kredit untuk usaha mikro, maupun pada tutupnya usaha mikro. "Banyak orang kehilangan pekerjaan atau usahanya bangkrut. Jika situasi ini ditambah dengan beban kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari maka mereka bisa gepeng," kata dia.
Sebab itu, Gobel menyarankan agar kementerian perdagangan bisa koordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk mengendalikan harga, misalnya dengan Kementan dan Kemenkop dan UKM. "Ini soal personal approach, keterampilan manajerial, dan kepemimpinan saja. Jika hal itu dilakukan maka masalah harga barang kebutuhan rakyat bisa diatasi dengan baik," kata dia.
Gobel juga menyatakan bahwa pada 2022 ini sejumlah tarif dan harga sejumlah kebutuhan juga diinformasikan akan naik seperti harga gas LPG, tarif listrik, tarif tol, cukai rokok, bahkan ada rencana menghapus premium dan pertalite. “Semua itu pasti akan berdampak terhadap kenaikan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari. Jadi jika tak ada upaya serius dan permanen dalam pengendalian harga, maka rakyat kecil tak mendapat perlindungan dari pemerintah,” katanya.
Disisi lain, lahirnya Permendag No 20 Tahun 2021, justru menghapus elemen koordinasi kementerian perdagangan dengan kementerian teknis. Misalnya soal penghapusan perlunya rekomendasi dari kementerian pertanian untuk izin impor bawang putih. Padahal Kementan yang mengetahui pertanian bawang putih dan juga memiliki program perluasan dan peningkatan hasil pertanian bawang putih.
"Perncabutan rekomendasi itu jadi menegasikan kerja kementerian teknis. Ini satu contoh saja," katanya. Karena itu, Gobel menyarankan agar Permendag tersebut untuk diperbaiki dengan memperkuat aspek koordinasi dengan kementerian terkait.
Dia mengatakan, semua hal saling terkait jangan jalan sendiri.
"Jangan biarkan harga terus melambung. Hidup rakyat kecil lagi susah. Tapi harga telur, minyak goreng, bawang, cabe, sayur, daging ayam, dan lain-lain malah naik melangit," kata dia dikutip melalui pernyataan resmi, Kamis (7/1/2021).
Seperti diberitakan di berbagai media, harga-harga barang kebutuhan sehari-hari terus naik sejak Desember 2021, seperti harga minyak goreng, telur, dan bawang. "Padahal Indonesia itu kan sumber minyak goreng dunia. Kan aneh jika kita tak bisa mengendalikannya. Bawang pun sudah dibanjiri impor. Berarti ada mekanisme yang tidak bekerja," kata dia.
Gobel mengatakan, pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak Maret 2020 dan masih terjadi hingga saat ini paling berdampak terhadap rakyat kecil. Hal itu bisa dilihat pada situasi di pasar-pasar, di supermarket, jumlah kucuran kredit untuk usaha mikro, maupun pada tutupnya usaha mikro. "Banyak orang kehilangan pekerjaan atau usahanya bangkrut. Jika situasi ini ditambah dengan beban kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari maka mereka bisa gepeng," kata dia.
Sebab itu, Gobel menyarankan agar kementerian perdagangan bisa koordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk mengendalikan harga, misalnya dengan Kementan dan Kemenkop dan UKM. "Ini soal personal approach, keterampilan manajerial, dan kepemimpinan saja. Jika hal itu dilakukan maka masalah harga barang kebutuhan rakyat bisa diatasi dengan baik," kata dia.
Gobel juga menyatakan bahwa pada 2022 ini sejumlah tarif dan harga sejumlah kebutuhan juga diinformasikan akan naik seperti harga gas LPG, tarif listrik, tarif tol, cukai rokok, bahkan ada rencana menghapus premium dan pertalite. “Semua itu pasti akan berdampak terhadap kenaikan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari. Jadi jika tak ada upaya serius dan permanen dalam pengendalian harga, maka rakyat kecil tak mendapat perlindungan dari pemerintah,” katanya.
Disisi lain, lahirnya Permendag No 20 Tahun 2021, justru menghapus elemen koordinasi kementerian perdagangan dengan kementerian teknis. Misalnya soal penghapusan perlunya rekomendasi dari kementerian pertanian untuk izin impor bawang putih. Padahal Kementan yang mengetahui pertanian bawang putih dan juga memiliki program perluasan dan peningkatan hasil pertanian bawang putih.
"Perncabutan rekomendasi itu jadi menegasikan kerja kementerian teknis. Ini satu contoh saja," katanya. Karena itu, Gobel menyarankan agar Permendag tersebut untuk diperbaiki dengan memperkuat aspek koordinasi dengan kementerian terkait.
Dia mengatakan, semua hal saling terkait jangan jalan sendiri.
Lihat Juga :
tulis komentar anda