23% instruktur tak lulus pendalaman materi kurikulum 2013

Sindonews.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerapkan Kurikulum 2013 besok Senin (15/7/2013). Meski sudah mulai dilaksanakan di sekitar 6.300 sekolah di seluruh Indonesia, permasalahan teknis khususnya pelatihan guru belum juga selesai dilaksanakaan.

Selama sepekan lalu Kemendikbud melatih 542 instruktur nasional yang akan memberikan pelatihan bagi guru inti maupun guru sasaran. Namun dari jumlah itu, sebanyak 23 persen atau 124 instruktur yang ikut pre test dan post test dinyatakan tidak lulus karena nilainya dibawah 53. Padahal mereka akan melatih sekitar 70 ribu guru dalam penerapan kurikulum baru tersebut pada tahun ini.

Karenanya Kemendikbud akan menggantinya dengan instruktur lainnya untuk dilatih. "Memang 23 persen instruktur tidak memenuhi syarat. Namun dari 23 persen itu kalau kita keluarkan maka rata-ratanya naik menjadi 80, ini yang sering tidak disampaikan," ungkap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (mendikbud) RI, Muhammad Nuh disela-sela sidak persiapan kurikulum di SD Serayu, Minggu (14/5/2013).

Menurut Nuh, pelatihan akan dilanjutkan bagi 80 ribu guru lain. Sehingga diperkirakan tahun depan pelatihan bagi seluruh guru di Indonesia bisa dilakukan. Pelatihan memang tidak dilakukan secara serentak namun bertahap. Namun sekolah bisa secara mandiri menerapkan kurikulum itu di sekolah.

"Penerapan kurikulum ini tidak tergesa-gesa karena memang dilakukan secara bertahap dan terbatas. Yang penting kalau memang itu sudah direncanakan semua dan pada saatnya sudah siap dilakukan ya dilakukan. Tidak harus langsung karena hari pertama untuk kelas 1 itu kan hampir semua sekolah masih orientasi, itu cukuplah," tandasnya.

Nuh menargetkan, kurikulum baru itu bisa dilaksanakan seluruhnya pada 2015-2016 mendatang. Namun tahun depan, ditargetkan seluruh kelas II sudah bisa menerapkan kurikulum tersebut.

Sedangkan untuk tahun ini, sekolah yang belum menerapkan kurikulum 2013 bisa tetap menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kebijakan ini memungkinkan antar sekolah akan menerapkan kurikulum yang berbeda.

"Belum semua kabupaten dan sekolah bisa menerapan kurikulum baru ini jadi dalam satu sekolah tersebut belum semua rombel (rombongan belajar-red) siap. Tidak apa-apa, wong sekolah belum saja tidak apa-apa, masa kelas dipersoalkan," ungkapnya.