Guru Besar IPB Nilai Transformasi Tata Kelola Pupuk Subsidi Pemerintah Tepat
Jum'at, 15 Juli 2022 - 08:29 WIB
Foto: Doc. Sindonews
JAKARTA - Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Muhammad Firdaus menegaskan jika kebijakan pupuk subsidi perlu penyempurnaan. Menurut Prof Firdaus, subsidi pupuk masih diperlukan karena menjadi prasyarat berlangsungnya produksi pertanian dan peningkatan produktivitas.
"Kami menilai kebijakan mengenai pupuk subsidi perlu disempurnakan," kata Prof Firdaus saat dihubungi, Kamis (14/7/2022).
Di sisi lain, Prof Firdaus menilai perlu penyederhanaan jenis komoditas sesuai dengan karakter ekonomi, di mana harga tidak boleh mahal. "Maka, padi, jagung, kedelai adalah komoditas yang harus disubsidi," ujarnya.
Di sisi lain, Prof Firdaus menilai formula 15-10-12 merupakan hal yang bagus dan perlu disosialisasikan secara massif. "Saya juga menilai alternatif pupuk seperti pupuk organik, perlu mendapat perhatian lebih serius dan perlu mendapatkan subsidi ke depannya," tuturnya.
Dikatakannya, dalam konteks penguatan ketahanan pangan, maka pupuk perlu disubsidi dalam jangka pendek. Petani pun difasilitasi akses kredit.
"Secara bertahap perlu pengalihan anggaran subsidi pupuk ke instrumen lain seperti subsidi harga pangan pokok, direct income dan mendukung subsistem agribisnis, irigasi pertanian, asuransi pertanian dan lain sebagainya," tutur dia.
Ia menilai jenis pupuk subsidi diarahkan pada pupuk majemuk NPK. "Juga diperlukan mengurangi ketergantungan petani pada pupuk anorganik. Pada saat sama, perlu dilakukan peremajaan tanah," imbuhnya.
Prof Firdaus juga merekomendasikan agar pemerintah lebih mendorong dan memfasilitasi upaya untuk memanfaatkan mikroorganisme sebagai alternatif penyedia unsur hara, yang sekaligus juga dapat membantu pengendalian organisme pengganggu tanaman dan mengurangi penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan.
"Petani dapat diberdayakan untuk penyediaan alternatif tersebut. Upaya penerapan pertanian presisi juga perlu diterapkan. Ini dilakukan dalam ekosistem yang dapat dibangun dengan skema closed loop," terangnya.
"Kami menilai kebijakan mengenai pupuk subsidi perlu disempurnakan," kata Prof Firdaus saat dihubungi, Kamis (14/7/2022).
Di sisi lain, Prof Firdaus menilai perlu penyederhanaan jenis komoditas sesuai dengan karakter ekonomi, di mana harga tidak boleh mahal. "Maka, padi, jagung, kedelai adalah komoditas yang harus disubsidi," ujarnya.
Di sisi lain, Prof Firdaus menilai formula 15-10-12 merupakan hal yang bagus dan perlu disosialisasikan secara massif. "Saya juga menilai alternatif pupuk seperti pupuk organik, perlu mendapat perhatian lebih serius dan perlu mendapatkan subsidi ke depannya," tuturnya.
Dikatakannya, dalam konteks penguatan ketahanan pangan, maka pupuk perlu disubsidi dalam jangka pendek. Petani pun difasilitasi akses kredit.
"Secara bertahap perlu pengalihan anggaran subsidi pupuk ke instrumen lain seperti subsidi harga pangan pokok, direct income dan mendukung subsistem agribisnis, irigasi pertanian, asuransi pertanian dan lain sebagainya," tutur dia.
Ia menilai jenis pupuk subsidi diarahkan pada pupuk majemuk NPK. "Juga diperlukan mengurangi ketergantungan petani pada pupuk anorganik. Pada saat sama, perlu dilakukan peremajaan tanah," imbuhnya.
Prof Firdaus juga merekomendasikan agar pemerintah lebih mendorong dan memfasilitasi upaya untuk memanfaatkan mikroorganisme sebagai alternatif penyedia unsur hara, yang sekaligus juga dapat membantu pengendalian organisme pengganggu tanaman dan mengurangi penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan.
"Petani dapat diberdayakan untuk penyediaan alternatif tersebut. Upaya penerapan pertanian presisi juga perlu diterapkan. Ini dilakukan dalam ekosistem yang dapat dibangun dengan skema closed loop," terangnya.
(atk)
tulis komentar anda