Target Dana IPO Rp10 Triliun, Intip Persiapan PTPN III
Senin, 22 Agustus 2022 - 17:00 WIB
PTPN III mengincar dana IPO hingga Rp10 triliun. Foto/Dok
JAKARTA - Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III menargetkan pendanaan baru melalui initial public offering ( IPO ) subholding kelapa sawit, PalmCo, sebesar Rp5 triliun-Rp10 triliun. Penawaran saham perdana tersebut direncanakan pada 2023 mendatang.
Baca juga: Holding Perkebunan Nusantara Luncurkan Institut Teknologi Sawit Indonesia, Cek Pilihan Prodinya
Direktur Utama PTPN Mohammad Abdul Ghani menjelaskan pihaknya terlebih dahulu mengkonsolidasikan seluruh aset berupa kebun kelapa sawit untuk dikelolah oleh PalmCo, sebelum IPO dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) di tahun depan.
"Hitung-hitungan saya Rp5 triliun hingga Rp10 triliun. Itu diproyeksikam dari IPO itu," ungkap Ghani saat ditemui wartawan di Kementerian BUMN, Senin (22/8/2022).
Holding Perkebunan Nusantara memang membidik pendirian tiga subholding. Selain PalmCo, dua subholding lain adalah Sugar Co dan Supporting Co.
"Proses ini sekarang sedang berlangsung. Pembentukan subholding PalmCo paling lambat Oktober tahun ini selesai, mengingat pembentukan subholding itu membutuhkan peraturan pemerintah," tutur dia.
Baca juga: Holding Perkebunan Nusantara Luncurkan Institut Teknologi Sawit Indonesia, Cek Pilihan Prodinya
Direktur Utama PTPN Mohammad Abdul Ghani menjelaskan pihaknya terlebih dahulu mengkonsolidasikan seluruh aset berupa kebun kelapa sawit untuk dikelolah oleh PalmCo, sebelum IPO dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) di tahun depan.
"Hitung-hitungan saya Rp5 triliun hingga Rp10 triliun. Itu diproyeksikam dari IPO itu," ungkap Ghani saat ditemui wartawan di Kementerian BUMN, Senin (22/8/2022).
Holding Perkebunan Nusantara memang membidik pendirian tiga subholding. Selain PalmCo, dua subholding lain adalah Sugar Co dan Supporting Co.
"Proses ini sekarang sedang berlangsung. Pembentukan subholding PalmCo paling lambat Oktober tahun ini selesai, mengingat pembentukan subholding itu membutuhkan peraturan pemerintah," tutur dia.
Lihat Juga :