Calon Deputi Gubernur BI Ini, Dukung Pengawasan Bank Tetap di OJK
Selasa, 07 Juli 2020 - 14:43 WIB
foto/SINDOnews
JAKARTA - Juda Agung, salah seorang calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) , membeberkan dua upaya yang bisa dilakukan bank sentral dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait isu pengembalian wewenang pengawasan perbankan. Saat ini fungsi tersebut dipegang kendali oleh OJK yang sebelumnya merupakan wewenang penuh Bank Indonesia.
Kedua upaya tersebut adalah penguatan koordinasi dan masalah konglomerasi industri keuangan. Bila keduanya bisa diselesaikan, maka wewenang fungsi pengawasan tak menjadi soal, apakah ditempatkan di Bank Indonesia ataupun OJK.
"Jadi yang pertama adalah penguatan koordinasi. Kedua, cara mengatasi konglomerasi dari industri keuangan. Apakah itu di BI atau di OJK, menurut hemat kami apabila dua hal itu bisa diatasi, maka tempat tidak menjadi masalah," ujar Juda di Jakarta, Selasa (7/7/2020). ( Baca juga:Tiga Kandidat Bersaing Uji Kelayakan Deputi Gubernur BI Hari Ini )
Menurutnya, saat fungsi pengawasan perbankan dilepas bank sentral dan dipegang oleh OJK, ada sejumlah argumen yang berkembang. Pertama, untuk menghindari konflik kepentingan (conflict of interest).
Pasalnya, BI memiliki tugas utama melaksanakan kebijakan moneter. Bila bank sentral juga memegang kendali pengawasan bank, maka akan terjadi konflik kepentingan antara ekspansi likuiditas untuk penanganan bank dengan menjaga kestabilan nilai rupiah dari sisi moneter, dalam hal ini kestabilan inflasi dan kurs.
"Kalau pengawasan itu digabung ke dalam bank sentral yang fungsi pokoknya lebih kepada moneter, seringkali terjadi conflict of interest di dalam kebijakannya. Itulah mengapa di banyak negara, juga setelah tahun 1999 itu melakukan hal yang sama (pemisahan)," jelas Juda.
Argumen selanjutnya terkait dengan berkembangnya konglomerasi industri keuangan. Selain bank, industri keuangan juga mencakup asuransi, pasar modal, bancassurance, reksa dana, hingga perusahaan pembiayaan.
"Berkembangnya konglomerasi industri keuangan ini perlu pengawasan yang sifatnya terintegrasi. Dua argumen itu yang menyebabkan kenapa fungsi pengawasan perlu dipisah dari wewenang Bank Indonesia," urainya.
Ada pula argumen lainnya yang menyatakan bahwa pemisahan wewenang pengawasan bank dari BI harus dilakukan secara hati-hati. Sebab, bisa jadi di tengah jalan koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK tak berjalan mulus.
Koordinasi yang dimaksud Juda adalah koordinasi antara kebijakan makroprudensial yang dipegang bank sentral dan mikroprudensial yang menjadi kewenangan OJK dalam penanganan sebuah bank. Dalam hal itu bank diawasi OJK secara langsung, sementara Bank Indonesia harus memberikan likuiditas dalam rangka lender of last resort.
"Sekarang persoalannya di mana? Apakah kita lebih penting koordinasi atau lebih penting argumen terkait pemisahan (wewenang fungsi pengawasan bank). Kalau menurut hemat kami sekarang ini persoalannya adalah koordinasi harus diperkuat. Itu fakta yang kita hadapi. Koordinasi harus diperkuat antara bank sentral dengan pengawas (OJK)," tandasnya.
Kedua upaya tersebut adalah penguatan koordinasi dan masalah konglomerasi industri keuangan. Bila keduanya bisa diselesaikan, maka wewenang fungsi pengawasan tak menjadi soal, apakah ditempatkan di Bank Indonesia ataupun OJK.
"Jadi yang pertama adalah penguatan koordinasi. Kedua, cara mengatasi konglomerasi dari industri keuangan. Apakah itu di BI atau di OJK, menurut hemat kami apabila dua hal itu bisa diatasi, maka tempat tidak menjadi masalah," ujar Juda di Jakarta, Selasa (7/7/2020). ( Baca juga:Tiga Kandidat Bersaing Uji Kelayakan Deputi Gubernur BI Hari Ini )
Menurutnya, saat fungsi pengawasan perbankan dilepas bank sentral dan dipegang oleh OJK, ada sejumlah argumen yang berkembang. Pertama, untuk menghindari konflik kepentingan (conflict of interest).
Pasalnya, BI memiliki tugas utama melaksanakan kebijakan moneter. Bila bank sentral juga memegang kendali pengawasan bank, maka akan terjadi konflik kepentingan antara ekspansi likuiditas untuk penanganan bank dengan menjaga kestabilan nilai rupiah dari sisi moneter, dalam hal ini kestabilan inflasi dan kurs.
"Kalau pengawasan itu digabung ke dalam bank sentral yang fungsi pokoknya lebih kepada moneter, seringkali terjadi conflict of interest di dalam kebijakannya. Itulah mengapa di banyak negara, juga setelah tahun 1999 itu melakukan hal yang sama (pemisahan)," jelas Juda.
Argumen selanjutnya terkait dengan berkembangnya konglomerasi industri keuangan. Selain bank, industri keuangan juga mencakup asuransi, pasar modal, bancassurance, reksa dana, hingga perusahaan pembiayaan.
"Berkembangnya konglomerasi industri keuangan ini perlu pengawasan yang sifatnya terintegrasi. Dua argumen itu yang menyebabkan kenapa fungsi pengawasan perlu dipisah dari wewenang Bank Indonesia," urainya.
Ada pula argumen lainnya yang menyatakan bahwa pemisahan wewenang pengawasan bank dari BI harus dilakukan secara hati-hati. Sebab, bisa jadi di tengah jalan koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK tak berjalan mulus.
Koordinasi yang dimaksud Juda adalah koordinasi antara kebijakan makroprudensial yang dipegang bank sentral dan mikroprudensial yang menjadi kewenangan OJK dalam penanganan sebuah bank. Dalam hal itu bank diawasi OJK secara langsung, sementara Bank Indonesia harus memberikan likuiditas dalam rangka lender of last resort.
"Sekarang persoalannya di mana? Apakah kita lebih penting koordinasi atau lebih penting argumen terkait pemisahan (wewenang fungsi pengawasan bank). Kalau menurut hemat kami sekarang ini persoalannya adalah koordinasi harus diperkuat. Itu fakta yang kita hadapi. Koordinasi harus diperkuat antara bank sentral dengan pengawas (OJK)," tandasnya.
(uka)
tulis komentar anda