Apresiasi ISDA 2022, Bappenas: Kontribusi Nyata Pelaku Usaha untuk Capai SDGs
Rabu, 23 November 2022 - 12:42 WIB
Pemerintah Indonesia berkomitmen mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030. Untuk mencapai hal itu, dibutuhkan kerjasama antar seluruh pihak, termasuk korporat. Foto/Dok
JAKARTA - Pemerintah Indonesia berkomitmen mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030. Untuk mencapai hal itu, dibutuhkan kerjasama antar seluruh pihak, termasuk korporat.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Sekretariat Nasional SDGs Bappenas , Vivi Yulaswati saat memberikan sambutan pada penganugerahan Indonesian SDGs Award (ISDA) 2022 yang diselenggarakan Corporate Forum for CSR Development (DFCD) pada Selasa (22/11/2022).
Vivi mengatakan, dalam redesign pembangunan Indonesia setidaknya terdapat enam poin, yaitu: SDM berdaya saing, produktifitas dan industrialisasi UMKM, green ekonomi, digital transformasi, dan membangun Ibu Kota untuk meningkatkan ketimpangan di di Indonesia.
Komitmen Indonesia dalam SDGs tertuang pada Perpres Nomor 111/2022 tentang Pencapaian SDGs. Menurutnya, ada tiga prinsip kebaruan dalam Perpres tersebut adalah: pertama menekankan peran para pihak untuk sama sama bergotong royong melakukan upaya target SDGs.
“Kedua, penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Para Gubernur bersama pemerintah kabupaten dan kota dalam rangka mengimplementasikan SDGs di daerah masing-masing,” tutur Vivi.
Ketiga, mendorong pendanaan inovatif untuk mendukung pembiayaan SDGs. Vivi mengatakan, hal itu dimulai dari peraturan pendanaan inovatif seperti pajak karbon sebagai instrumen pendanaan untuk capaian SDGs.
“Pelaku usaha memiliki peran strategis dalam SDGs. Pelaku usaha perlu selangkah lebih maju untuk mencapai SDGs agar dapat memenuhi harapan masyarakat dan perusahaan,” ujarnya.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Sekretariat Nasional SDGs Bappenas , Vivi Yulaswati saat memberikan sambutan pada penganugerahan Indonesian SDGs Award (ISDA) 2022 yang diselenggarakan Corporate Forum for CSR Development (DFCD) pada Selasa (22/11/2022).
Vivi mengatakan, dalam redesign pembangunan Indonesia setidaknya terdapat enam poin, yaitu: SDM berdaya saing, produktifitas dan industrialisasi UMKM, green ekonomi, digital transformasi, dan membangun Ibu Kota untuk meningkatkan ketimpangan di di Indonesia.
Komitmen Indonesia dalam SDGs tertuang pada Perpres Nomor 111/2022 tentang Pencapaian SDGs. Menurutnya, ada tiga prinsip kebaruan dalam Perpres tersebut adalah: pertama menekankan peran para pihak untuk sama sama bergotong royong melakukan upaya target SDGs.
“Kedua, penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Para Gubernur bersama pemerintah kabupaten dan kota dalam rangka mengimplementasikan SDGs di daerah masing-masing,” tutur Vivi.
Ketiga, mendorong pendanaan inovatif untuk mendukung pembiayaan SDGs. Vivi mengatakan, hal itu dimulai dari peraturan pendanaan inovatif seperti pajak karbon sebagai instrumen pendanaan untuk capaian SDGs.
“Pelaku usaha memiliki peran strategis dalam SDGs. Pelaku usaha perlu selangkah lebih maju untuk mencapai SDGs agar dapat memenuhi harapan masyarakat dan perusahaan,” ujarnya.
tulis komentar anda