Kasus Suap Hakim Agung, KPK Cegah Penyanyi hingga Komisaris Wika Beton ke Luar Negeri

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah dua orang untuk bepergian ke luar negeri karena diduga berkaitan dengan kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) . Kedua orang tersebut berprofesi sebagai wiraswasta.

"Untuk kebutuhan proses penyidikan. Betul, saat ini KPK melakukan cegah bepergian keluar negeri terhadap dua orang wiraswasta," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (19/1/2023).

Sementara itu, berdasarkan informasi dariDirektorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kedua orang yang telah dicegah ke luar negeri tersebut yakni, musisi atau penyanyi Windy Yunita Ghemary dan Komisaris PT Wika Beton, Dadan Tri Yudianto.

"Atas nama Windy Yunita Ghemary dan Dadan Tri Yudianto sudah masuk dalam daftar pencegahan usulan dari KPK, berlaku 12 Januari 2023 sampai 12 Juli 2023," kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Achmad Nur Saleh dikonfirmasi terpisah.

KPK telah mengirimkan surat permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap Windy Ghemary dan Dadan Tri ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham. Keduanya telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri kurun waktu enam bulan ke depan terhitung sejak 12 Januari 2023 hingga 12 Juli 2023.

"Langkah cegah ini pertama untuk waktu 6 bulan bagi keduanya dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan selama proses penyidikan berlangsung," kata Ali.

Ali menjelaskan alasan pihaknya mencegah kedua orang tersebut untuk bepergian ke luar negeri. Salah satunya, karena keterangan keduanya sangat dibutuhkan untuk kasus dugaan suap yang menjerat sejumlah hakim MA. Tak hanya itu, KPK menduga keduanya tahu banyak soal perkara ini.

"Kedua orang dimaksud diduga memiliki pengetahuan terkait dengan perkara ini. KPK berharap keduanya kooperatif hadir untuk setiap penjadwalan pemanggilan yang disampaikan tim penyidik," pungkasnya.

Sekadar informasi, KPK saat ini sedang mengembangkan kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. KPK menduga banyak pihak yang terlibat dalam kasus ini. KPK sedang mendalami keterlibatan pihak lain tersebut lewat pemeriksaan saksi. Diduga, tak sedikit pihak yang memberi maupun menerima suap terkait pengurusan perkara di MA.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan 13 tersangka terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Mereka yakni, dua Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh. Kemudian, dua Hakim Yustisial sekaligus Panitera Pengganti, Elly Tri Pangestu dan Prasetio Nugroho.