"Tinggal saya harus bayar. Karena sudah diputuskan akan ditalangi, prosesnya menuju 26 Juni ini. Kita akan mulai bayar (dana talangan Lapindo)," ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/5/2015).
Dia mengatakan, dana talangan yang dibayarkan pemerintah sebesar Rp872,1 miliar tersebut telah sesuai dengan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Baca Juga:
"Setelah diaudit BPKP jadi Rp872 miliar plus delapan orang yang belum diverifikasi. Delapan orang itu belum masih dirjen dan BPLS," imbuhnya.
Basuki menambahkan, terkait mekanisme pembayarannya akan diserahkan kepada Irjen PUPR, selaku Ketua Tim Perundingan Pembayaran Dana Talangan Lumpur Lapindo.
"Sekarang (tim) sedang berunding dengan dirjen-dirjen untuk menyusun draf perjanjian meminta jaminan, bayarnya kayak apa, siapa yang tandatangani. Mudah-mudahan Juni ini selesai. Target saya 26 Juni bayar sama dengan Waduk Jati Gede," pungkas Basuki.
(dmd)