Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Belanja Negara Meleset Jadi Rp3.061 Triliun, Uangnya ke Mana?
loading...
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. FOTO/Antara Photo
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyampaikan belanja negara di APBN 2022 mencapai Rp3.061 triliun. Angka tersebut sedikit meleset dibandingkan realisasi sementara belanja APBN 2022 yang diproyeksikan mencapai Rp3.090,8 triliun.
"Uangnya kemana? Kan kayak gitu," ungkap Sri dalam Rakornas Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Jakarta, Kamis (26/1/2023).
Sri menjelaskan saat ini pemerintah sudah tidak lagi mengeluarkan untuk vaksin dan pembayaran pasien Covid-19. Sebagai gantinya, alokasinya diletakan untuk subsidi BBM hingga bantalan sosial.
Adapun untuk subsidi BBM pada 2022 sebesar Rp555 triliun. Pada 2023, harga BBM cenderung turun, namun pemerintah menjamin masih memiliki ruang fiskal yang cukup jika suatu hari harganya naik kembali.
Memang, ketidakpastian yang ada adalah dari sisi penerimaan negara yaitu harga-harga komoditas dan prospek perekonomian global," jelas dia. Sri menegaskan pada 2023 pemerintah tetap concern pada anggaran sosial dan dukungan sumber daya manusia (SDM).
Dia memerinci alokasi belanja negara untuk pendidikan sebesar Rp612,2 triliun, kesehatan (mayoritas non Covid-19) Rp178,7 triliun, perlindungan sosial Rp476 triliun, ketahanan pangan Rp104,2 triliun, ketahanan energi (termasuk subsidi) Rp341,3 triliun, infrastruktur Rp392,1 triliun, dan pertahanan keamanan Rp316,9 triliun.
"Pak Menkes sekarang bicaranya soal kanker serviks, stunting, tuberculosis, karena itu adalah situasi tantangan kesehatan yang masih harus kita perhatikan," ungkapnya. "Perlindungan sosial ini cukup tebal, dan sebetulnya masih lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022, anggaran ketahanan pangan juga lebih tinggi dari dua tahun terakhir," imbuh dia.
Maka dari itu, APBN tetap fleksibel dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh Indonesia. Sehingga, diharapkan pada 2023 Indonesia tetap melanjutkan pemulihan ekonomi. "Kita tetap optimistis, menjaga stabilitas tetapi juga mengurangi kesenjangan," tandas Sri.
"Uangnya kemana? Kan kayak gitu," ungkap Sri dalam Rakornas Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Jakarta, Kamis (26/1/2023).
Sri menjelaskan saat ini pemerintah sudah tidak lagi mengeluarkan untuk vaksin dan pembayaran pasien Covid-19. Sebagai gantinya, alokasinya diletakan untuk subsidi BBM hingga bantalan sosial.
Adapun untuk subsidi BBM pada 2022 sebesar Rp555 triliun. Pada 2023, harga BBM cenderung turun, namun pemerintah menjamin masih memiliki ruang fiskal yang cukup jika suatu hari harganya naik kembali.
Memang, ketidakpastian yang ada adalah dari sisi penerimaan negara yaitu harga-harga komoditas dan prospek perekonomian global," jelas dia. Sri menegaskan pada 2023 pemerintah tetap concern pada anggaran sosial dan dukungan sumber daya manusia (SDM).
Dia memerinci alokasi belanja negara untuk pendidikan sebesar Rp612,2 triliun, kesehatan (mayoritas non Covid-19) Rp178,7 triliun, perlindungan sosial Rp476 triliun, ketahanan pangan Rp104,2 triliun, ketahanan energi (termasuk subsidi) Rp341,3 triliun, infrastruktur Rp392,1 triliun, dan pertahanan keamanan Rp316,9 triliun.
"Pak Menkes sekarang bicaranya soal kanker serviks, stunting, tuberculosis, karena itu adalah situasi tantangan kesehatan yang masih harus kita perhatikan," ungkapnya. "Perlindungan sosial ini cukup tebal, dan sebetulnya masih lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022, anggaran ketahanan pangan juga lebih tinggi dari dua tahun terakhir," imbuh dia.
Maka dari itu, APBN tetap fleksibel dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh Indonesia. Sehingga, diharapkan pada 2023 Indonesia tetap melanjutkan pemulihan ekonomi. "Kita tetap optimistis, menjaga stabilitas tetapi juga mengurangi kesenjangan," tandas Sri.
(nng)
Explore More