Biaya Proyek Kereta Cepat Bengkak, Pemerintah Ajukan Utang ke China Rp8,3 Triliun
loading...
Pemerintah mengajukan pinjaman ke China untuk menambal pembengkaan kereta cepat. FOTO/dok.Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengajukan pinjaman USD550 juta atau setara Rp8,3 triliun ke China Development Bank (CDB) untuk menambal pembengkakan biaya atau cost overrun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Adapun total pembengkaan proyek KCJB mencapai Rp18,2 triliun.
"Nanti porsi yang kita butuhkan sekitar USD550 juta pinjamannya sedang kita ajukan ke CDB," ungkap Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo saat ditemui di gedung DPR RI, Senin (13/2/2023).
Baca Juga: Biaya Kereta Cepat Bengkak, Indonesia Akan Ngutang Lagi ke China
Dia mengatakan kebutuhan anggaran tersebut sudah diajukan kepada pihak terkait. Saat ini, proses negosiasi sedang berjalan. Harapannya, CDB bisa berkomitmen menggelontorkan dana Rp8,3 triliun kepada Pemerintah Indonesia.
Dari pinjaman tersebut, Kementerian BUMN akan membentuk struktur final dan harganya. Di mana, pinjaman akan masuk dalam utang PT KAI (Persero). "Harusnya dalam 2 minggu ke depan kita akan punya struktur final dan harganya, itu ke KAI nanti loan-nya (pinjaman) dan diturunkan dalam bentuk ekuitas ke KCIC," kata dia.
Selain bersumber dari utang, anggaran proyek KCJB akan ditambal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2022. Dari skema yang ditetapkan, 75 persen cost overrun ditutupi dengan pinjaman. Sementara, 25 persen dari total cost overrun berasal dari anggaran konsorsium Indonesia, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), dan konsorsium China Railway International Co. Ltd. Salah satunya, PMN senilai Rp3,2 triliun.
Tiko menjelaskan porsi ekuitas sebesar 25 persen sebagiannya memang berasal dari PMN. Sebelumnya, direncanakan akan menggunakan anggaran dari PT Wijaya Karya (Persero) atau WIKA dan KAI, selaku anggota PSBI. Lantaran keuangan kedua BUMN itu bermasalah karena Covid-19, maka dialihkan ke PMN.
"Jadi porsi ekuitas 25 persen itu memang kita PMN, tadinya memang tidak PMN, tadinya pakai uang WIKA dan KAI, karena Covid KAI juga bermasalah, kita perkuat KAI-nya," tuturnya.
"Nanti porsi yang kita butuhkan sekitar USD550 juta pinjamannya sedang kita ajukan ke CDB," ungkap Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo saat ditemui di gedung DPR RI, Senin (13/2/2023).
Baca Juga: Biaya Kereta Cepat Bengkak, Indonesia Akan Ngutang Lagi ke China
Dia mengatakan kebutuhan anggaran tersebut sudah diajukan kepada pihak terkait. Saat ini, proses negosiasi sedang berjalan. Harapannya, CDB bisa berkomitmen menggelontorkan dana Rp8,3 triliun kepada Pemerintah Indonesia.
Dari pinjaman tersebut, Kementerian BUMN akan membentuk struktur final dan harganya. Di mana, pinjaman akan masuk dalam utang PT KAI (Persero). "Harusnya dalam 2 minggu ke depan kita akan punya struktur final dan harganya, itu ke KAI nanti loan-nya (pinjaman) dan diturunkan dalam bentuk ekuitas ke KCIC," kata dia.
Selain bersumber dari utang, anggaran proyek KCJB akan ditambal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2022. Dari skema yang ditetapkan, 75 persen cost overrun ditutupi dengan pinjaman. Sementara, 25 persen dari total cost overrun berasal dari anggaran konsorsium Indonesia, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), dan konsorsium China Railway International Co. Ltd. Salah satunya, PMN senilai Rp3,2 triliun.
Tiko menjelaskan porsi ekuitas sebesar 25 persen sebagiannya memang berasal dari PMN. Sebelumnya, direncanakan akan menggunakan anggaran dari PT Wijaya Karya (Persero) atau WIKA dan KAI, selaku anggota PSBI. Lantaran keuangan kedua BUMN itu bermasalah karena Covid-19, maka dialihkan ke PMN.
"Jadi porsi ekuitas 25 persen itu memang kita PMN, tadinya memang tidak PMN, tadinya pakai uang WIKA dan KAI, karena Covid KAI juga bermasalah, kita perkuat KAI-nya," tuturnya.
(nng)
Explore More