Geliatkan Ekonomi di Sektor Kehutanan, KLHK Percepat Pembangunan HTR

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama stakeholder industri kehutanan terus berupaya meningkatkan produktivitas dan keberlangsungan usaha hutan produksi meski situasi saat ini masih terjadi pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 telah berdampak pada kinerja usaha hulu-hilir sektor kehutanan.

Sekretaris Jenderal KLHK/Plt Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Bambang Hendroyono mengatakan, kinerja ekspor produk industri kehutanan turun hingga ke level minus 8,3% pada periode Januari-Mei 2020 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tetapi, kemudian mengalami perbaikan secara signifikan menjadi minus 5% pada penilaian periode Januari-Juni tahun ini. (Baca: Dam Air untuk Waspadai Kebakaran Gunung Lawu, Digagas)

“Angka tersebut menunjukkan peningkatan kinerja ekspor produk kehutanan sebesar 3,3% sejak Juni tahun ini, yang merupakan pencapaian positif di tengah pandemi yang sedang berlangsung,” ujar Bambang, di Jakarta, Rabu (15/7).

Bambang optimistis meskipun pertumbuhannya masih di bawah nol, itu tidak mengalami penurunan lebih jauh. Hal ini mengindikasikan kinerja ekspor sektor kehutanan masih berada pada jalur yang positif.

Sementara itu, kinerja sektor hulu kehutanan di masa pandemi Covid 19 untuk produksi kayu bulat hutan alam periode Januari-Juni 2020 mengalami penurunan sebesar 3,90% dibandingkan periode yang sama pada 2019. Di sisi lain, produksi kayu bulat hutan tanaman justru meningkat sebesar 21,50%. (Baca juga: Penanganan Pemerintah terhadap Karhutla Dinilai Belum Tegas)

Untuk mendorong peningkatan produktivitas industri kehutanan, Bambang menjelaskan sejumlah kebijakan. Pertama, untuk industri produksi di hulu, mempercepat pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan pengembangan agroforestry di areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI). Kemudian mewujudkan pembangunan multiusaha di areal IUPHHK serta penyederhanaan perizinan berusaha di bidang pemanfaatan hutan produksi.

Kedua, untuk industri di hilir, beberapa kebijakan pemerintah adalah dengan usulan peningkatan luas penampang produk ekspor industri kehutanan, memperluas keberterimaan pasar dengan memperkokoh penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), serta fasilitasi sertifikasi SVLK untuk Usaha Kecil Menengah.

“SVLK telah berkontribusi signifikan pada peningkatan kinerja ekspor produk industri kehutanan. Ke depan, kami menargetkan pemulihan kinerja ekspor produk industri kehutanan lebih baik lagi, yaitu meningkatkannya ke level positif secepat mungkin,” kata Bambang. (Lihat videonya: Heboh! Pedagang Angkringan Cantik di Sragen Bikin Pembeli Gagal Fokus)

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Indroyono Soesilo memaparkan nilai ekspor produk kayu bersertifikat legal meningkat dari USD9,84 miliar pada 2015, USD9,2 miliar pada 2016, USD10,9 miliar pada 2017, USD12,1 miliar pada 2018. Namun, pada 2019, nilai ekspor menurun sebesar 4% dari tahun sebelumnya menjadi hanya USD11,6 miliar pada akhir 2019.

Terdapat lima negara terbesar tujuan ekspor kayu olahan Indonesia. Negara tersebut secara berurutan peringkatnya adalah China, Jepang, Amerika Serikat, negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa, serta Korea Selatan. Beberapa negara yang mengimpor produk industri kehutanan Indonesia mulai bangkit kembali di tengah situasi Covid-19. Juli tahun ini pihaknya mendengar nilai ekspor meningkat lagi.

“Januari belum ada pandemi Covid-19, kinerja ekspor kita naik 2,1% dibandingkan periode yang sama, Februari naik 2,3%. Maret mulai terdapat kasus Covid-19 dan tren ekspor mulai menurun -1,9%. April dan Mei tidak ada kontainer masuk-keluar, semakin turun -4,3 % hingga -8,4%. Namun, pada Juni terjadi rebound. Nilai ekspor naik, meskipun masih minus, yaitu -5% dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Kami berharap bulan Juli tahun ini akan meningkat sehingga sesuai arahan Presiden pada triwulan ketiga sudah positif,” papar Bambang. (Sudarsono)