Pengembangan Biodiesel Sawit Butuh Dukungan Kebijakan

JAKARTA - Pengembangan sawit sebagai energi terbarukan dinilai pilihan tepat. Namun, pengembangan biodiesel jenis sawit di tanah air masih pada taraf rintisan, sehingga dibutuhkan sokongan kebijakan pemerintah berkelanjutan agar tercipta iklim usaha yang kondusif.

Salah satu usulan kebijakan lanjutan yang perlu dipertimbangkan pemerintah adalah penetapan besaran volume Public Service Obligation (PSO) dalam pelaksanaan mandatori B-15 dilakukan secara pro rata berdasarkan kapasitas terpasang masing-masing produsen yang terdaftar dan diverifikasi Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE).

Dirut Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Bayu Krisnamurthi menegaskan, pemerintah akan mengawasi perusahaan pemasok biodiesel secara ketat sehingga mereka tidak bisa bermain-main dengan kapasitas produksi yang dimiliki mereka.

"Jadi kalau produsen itu kapasitas produksinya misalnya 50 ribu kiloliter (kl) maka dia hanya bisa memasok sesuai kapasitas tidak bisa lebih. Itu verifikasinya ada di kementrian ESDM secara ketat," kata Bayu Bayu di diskusi optimasi industri sawit khususnya energi terbarukan yang diselenggarakan Kadin, Jumat (4/9/2015).

Bayu menegaskan, sisa PSO yang ada tahun ini mencapai 750 ribu kiloliter. Namun tahun depan kapasitasnya akan meningkat mencapai 1,5 juta kl.

"Bagi kawan-kawan yang mempunyai kapasitas produksi gede mohon bersabar, nanti tahun depan bisa ditingkatkan. Saat ini karena sisa sedikit maka dibagi rata," tambahnya.

Selain untuk memberi insentif bagi para pengusaha yang sudah berkiprah, pembagian pro rata ini juga membatasi peluang bagi hadirnya para 'broker' yang sekadar bermodal kuota saja tanpa memiliki akses produksi.

"Sejak awal, biodiesel jenis sawit harus membangun tata kelola yang bagus agar tecipta iklim
usaha yang kondusif dan efisien," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Agribisnis dan Pangan Franky Oesman Widjaja.

Dalam acara ini juga mengemuka usulan agar pemerintah terus mendukung upaya intensifikasi dan ekstensifikasi perkebunan sawit. Kedua hal ini dibutuhkan agar ketersediaan pasokan CPO terus terjaga baik untuk kebutuhan pangan dan kebutuhan energi terbarukan.

"Ke depan, pemanfaatan biodiesel sebagai energi terbarukan akan semakin besar. Ini harus ditopang dengan ketersediaan pasokan CPO agar indusri biodiesel nasional bisa kompetitif," kata Franky.

Bayu Krisnamurthi selaku Direktur Ulama BLU Dana Sawit menegaskan, intensifikasi perkebunan sawit antara lain akan ditopang melalui guyuran dana untuk riset dan pengembangan dari hasil dana pungutan sawit yang disetor pengusaha sawit.

"R&D diarahkan untuk mendapatkan benih unggul baik dari sisi produktivitas maupun penggunaan bahan pendukungnya," katanya.

Usulan kebijakan lain yang mengemuka adalah penetapan sanksi bagi badan usaha yang tak melaksanakan mandatori B-15. "Sanksi ini harus cukup besar secara finansial agar badan usaha tak mangkir karena lebih memilih membayar denda," jelas Franky.

Selain itu, juga diusulkan adanya insentif fiskal untuk memperkuat industri sawit dalam energi terbarukan. Misalnya tax holiday atau tax allowance bagi para pelaku industri biodiesel.