Terima 266 Surat Transaksi Janggal di Kemenkeu dari PPATK, Sri Mulyani: Semua Ditindaklanjuti
loading...
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membenarkan pihaknya telah menerima 266 surat dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) . Surat itu diterima dalam periode tahun 2007-2023.
"Nah saya ingin tegaskan ya 266 surat PPATK ini sebetulnya 185 adalah permintaan dari kami. Jadi kami yang meminta PPATK untuk menyampaikan informasi, biasanya menyangkut suatu data dari ASN di bawah Kementerian Keuangan karena kami bertugas untuk mengawasi, membimbing," terang Sri Mulyani dalam Press Statement Menteri Keuangan dan Menkopolhukam terkait temuan PPATK, Sabtu (11/3/2023).
Menkeu juga menjelaskan jumlah pegawai yang disebut dalam surat PPATK adalah 964 pegawai. "Dari surat-surat tersebut, kita telah melakukan tindak lanjut, semuanya. Jadi, kalau kemarin Pak Mahfud (Menkopolhukam Mahfud MD) memberikan impresi seolah-olah tidak ada tindak lanjut, kami ingin meluruskan sore hari ini," tuturnya.
Menurut Sri, seluruh surat dari PPATK yang dikirim ke Kemenkeu baik itu permintaan dari pihaknya sebanyak 185 atau yang merupakan inisiatif PPATK sebanyak 81 surat, semuanya ditindaklanjuti.
Dia menyontohkan, sebanyak 86 surat ditindaklanjuti dengan kegiatan lanjutan berupa pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket).
"Artinya itu informasi belum memadai dan kita terus menambah informasi melalui tindakan dari Irjen menambah dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan," tandasnya.
"Nah saya ingin tegaskan ya 266 surat PPATK ini sebetulnya 185 adalah permintaan dari kami. Jadi kami yang meminta PPATK untuk menyampaikan informasi, biasanya menyangkut suatu data dari ASN di bawah Kementerian Keuangan karena kami bertugas untuk mengawasi, membimbing," terang Sri Mulyani dalam Press Statement Menteri Keuangan dan Menkopolhukam terkait temuan PPATK, Sabtu (11/3/2023).
Menkeu juga menjelaskan jumlah pegawai yang disebut dalam surat PPATK adalah 964 pegawai. "Dari surat-surat tersebut, kita telah melakukan tindak lanjut, semuanya. Jadi, kalau kemarin Pak Mahfud (Menkopolhukam Mahfud MD) memberikan impresi seolah-olah tidak ada tindak lanjut, kami ingin meluruskan sore hari ini," tuturnya.
Menurut Sri, seluruh surat dari PPATK yang dikirim ke Kemenkeu baik itu permintaan dari pihaknya sebanyak 185 atau yang merupakan inisiatif PPATK sebanyak 81 surat, semuanya ditindaklanjuti.
Dia menyontohkan, sebanyak 86 surat ditindaklanjuti dengan kegiatan lanjutan berupa pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket).
"Artinya itu informasi belum memadai dan kita terus menambah informasi melalui tindakan dari Irjen menambah dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan," tandasnya.
(ind)