Pengusaha Retailer di Jakarta Boikot Tutup Toko

JAKARTA - Para pengusaha toko yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Retailer Nasional memprotes langkah pemerintah yang men-sweeping pemilik usaha toko di sejumlah kawasan di Jakarta. Mereka dituduh telah menjual produk impor ilegal dan tidak berlabel ber-SNI.

Padahal, barang yang mereka jual berasal importir yang notabene telah keluar dari pelabuhan dan bea cukai. Tanpa, izin petugas semestinya barang tersebut tidak bisa keluar dari pelabuhan untuk dipasarkan di Indonesia.

"Sungguh miris sekali nasib para pedagang di Glodok Plasa, ITC Mangga Dua, Harco Mangga Dua, Pertokoaan Tanah abang sudah jatuh tertimpa tangga pula. Bagaimana tidak mereka hanya menjual barang barang impor yang dibeli dari para importir. Menurut para penegak hukum dan pegawai bea cukai yang melakukan sweeping mengatakan barang-barang yang diperdagangkan dianggap ilegal dan hasil selundupan," ungkap Ketua Umum Paguyuban Pedagang Retailer Nasional, Sumarto Joyo, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/10/2015).

"Aneh bin nyata kalau seluruh pertokoaan itu dibanjiri barang tanpa label SNI dan masuk barang selundupan kok bisa keluar dari pelabuhan," tambahnya.

Sumarto menilai apa yang dilakukan oknum polisi dan bea cukai adalah hal salah dan ada indikasi ingin mengembosi pemerintahan Jokowi-JK dengan menciptakan ketakutan kepada para pedagang retailer yang banyak meyerap tenaga kerja. Jika dengan para pedagang menutup tokonya ekonomi nasional yang lesu akan semakin terkapar.

"Dengan ini kami mengimbau kepada seluruh pengusaha dan retailer produk impor untuk tidak berjualan selama kebijakan pemerintah mengenai legalisasi barang impor diperjelas klasifikasinya. Karena hal ini dimanfaatkan oknum pemerintah untuk mencari keuntungan instansi dengan merazia produk impor tersebut dengan alasan SNI dan labelisasi. Padahal yang mereka kejar adalah pajak!" bebernya.

"Sekali lagi pemerintah telah mencekik para pengusaha di saat situasi ekonomi sedang sulit! mereka hanya bisa mengambil dari rakyat! bukan sebaliknya," lanjut Sumarto.

Hari ini di beberapa wilayah perdagangan di Jakarta, seperti di Glodok, Sawah Besar, Kebon Jeruk dan komplek-komplek pergudangan 70% tutup karena razia oknum-oknum yang merasa berwenang.

"Apa sebenarnya mau pemerintah? Masalah yang seharusnya mereka tangani malah dibiarkan. Kami pengusaha yang berusaha menggerakkan roda perekonomian seharusmya diperlakukan dengan hormat, bukan sapi perah (oknum) pemerintah," tandasnya.