Hadapi Pasar Bebas, Kemenkop Standarisasi PKL-UKM

BOGOR - Menghadapi perdagangan bebas tingkat ASEAN, Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) memberikan bantuan Rp99,7 Miliar kepada 12.189 Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tergabung dalam 271 koperasi di Kota/Kabupaten se-Indonesia. Bantuan tersebut diberikan sejak tahun 2011 hingga 2015 melalui koperasi masing-masing tempat PKL bernaung.

“Bansos ini bersifat swakelola dimana bentuk atap, rombong yang sudah didesain dan dibangun oleh koperasi pengelola penerima bansos,” kata Staf Ahli Bidang Pengembangan Iklim Usaha dan Kemitraan Kemenkop dan UKM, Hasan Jauhari saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penataan Sarana Usaha PKL di Bogor, Selasa (1/12/2015).

Lebih lanjut Hasan Jauhari menjelaskan sebaran koperasi yang menerima bantuan berada di sembilan terdiri dari 63 koperasi, Jawa (97), Sulawesi (53), Kalimantan (17), Bali, NTB dan NTT (29), serta Maluku dan Papua (12). “Program bantuan sosial berupa penataan dan dukungan saran usaha PKL melalui koperasi. Sehingga diharapkan dapat menguatkan komunitas PKL dalam membangun daya saing pasar, akses sumber daya produktif dan mampu menguatkan kelembagaan melalui koperasi,” ungkapnya.

Sementara itu ditempat yang sama Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kemenkop UKM, Emilia Suhaimi mengatakan para penerima bantuan juga diberikan bimbingan teknis terkait penggunaan anggaran. “Isu standardisasi dan investasi menjadi faktor kunci peningkatan daya saing UKM terutama dalam memasuki MEA," jelas Emilia.

"Alasan kami harus kuat adalah permasalahan klasik yang masih terus dihadapi KUMKM di tengah tantangan dunia usaha di era perdagangan global ini semakin beragam. Sehingga muaranya kembali pada kesiapan kapasitas dan kemampuan daya saing KUMKM,” tandasnya.