SKK Migas: Ribut Soal Blok Masela Menyiksa Rakyat Maluku

JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengatakan berlarutnya keputusan pengembangan Blok Masela dikarenakan keributan dua menteri dalam Kabinet Kerja diyakini membuat rakyat Maluku akan semakin tersiksa lantaran tidak mendapatkan pemasukan.

"Semakin kita ribut, semakin lama rakyat maluku terima uangnya. Jadi kalo mau menyiksa rakyat Maluku ributlah sekarang," ungkap Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (2/3/2016).

Seperti diketahui pengembangan blok Masela menjadi polemik, lantaran perbedaan pendapat antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Rizal Ramli terkait skema pembangunan lapangan abadi tersebut.

Padahal, lanjut dia jika pemerintah memutuskan Plan of Development (PoD) Blok Masela saat ini pun, maka Final Investment Decisions (FID) baru bisa dilaksanakan pada 2018, dengan proyeksi gas mulai beroperasi 2024. Menurutnya masyarakat Maluku akan semakin lama memperoleh kesejahteraan jika pemerintah memilih skema kilang darat (onshore) untuk Blok Masela.

Dia menambahkan karena butuh waktu lebih lama lagi untuk merevisi PoD jika memilik kilang darat yang diperkirakan baru akan selesai pada 2019. Jika kondisinya seperti ini, maka dia menjelaskan FID akan mundur tiga tahun dari target yang direncanakan dan baru akan mulai berproduksi pada 2027.

"Kalo onshore, kami pastikan kontraktor akan butuh waktu untuk berpikir lagi. Dia akan lakukan revisi POD paling cepat 2019. Nanti FID mundur lagi 3 tahun. 2027 baru produksi," imbuh dia.

Karena itu, sambung mantan petinggi KPK ini, pihaknya sejak awal telah sepakat bahwa kilang di Blok Masela lebih tepat menggunakan skema LNG terapung (floating LNG) 7,5 million ton per anum (mtpa).‎

"Kalo nunggu tahun 2025 baru ada duit, berarti rakyat maluku kasihan dong? Saya gak mau itu, makanya SKK Migas sudah firm, merekomendasikan FLNG 7,5 MTPA," tandasnya.