Gemes Lihat Realisasi Dana PEN Baru 30%, Aviliani: Jangan Business as Usual

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru saja membentuk Komite Baru Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) lewat Perpres no. 82 tahun 2020. Ekonom Aviliani memberikan tanggapannya terkait pembentukan komite baru ini dalam sebuah webinar yang diselenggarakan oleh Indikator Politik Indonesia.

"Hati-hati dengan komite ini, karena ini kan seolah tim panitia, tapi sifatnya jangka menengah panjang, bukan seperti komite Asian Games yang sementara," ujar Aviliani di Jakarta, Kamis (23/7/2020).

Dia pun melontarkan beberapa hal yang menurut dia masih janggal terkait pembentukan dan struktur dari komite ini. "Kenapa Bappenas tidak dilibatkan padahal berbicara soal transformasi ekonomi? Kenapa Menteri Sosial tidak diajak? Kenapa masih banyak demand side yang belum digerakkan? Kenapa anggaran PEN Rp600 triliun belum semuanya dibelanjakan?" tanyanya. (Baca: Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Sektor UMKM Masih Rendah )

Aviliani menuturkan, dalam menghadapi situasi pandemi seperti ini, bahkan level Kementerian pun jangan sampai menjalankan business as usual. Dengan adanya Covid-19, harusnya ada transformasi birokrasi yang out of the box.

"Transformasi out of the box ini tidak terjadi. Kebijakan sudah keluar, anggaran Rp600 triliun sudah disetujui DPR, tapi sampai hari ini realisasinya masih relatif rendah," ungkapnya.

Dia mengatakan, realisasi anggaran PEN hingga Juni 2020 harusnya sudah mencapai 50%. Akan tetapi, hingga saat ini, realisasinya baru mencapai angka 30%. (Baca juga: Kuartal III Jadi Penentu Nasib, Jokowi: Jika Tak Membaik Akan Sulit Kita )

"Makanya pertumbuhan kita di kuartal ini negatif. Kenapa? Karena masih pakai sistem business as usual. Kondisi sekarang justru belanja pemerintah harus dioptimalkan, bukan dari sektor swasta," tegas Aviliani.