Gegara Shell Blok Masela Terkatung-katung, Menteri ESDM: Kalau Nggak Dikerjain Melanggar Perjanjian
loading...
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tarif. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tarif mengungkapkan pemerintah akan mengambil opsi terbaik bagi Indonesia terkait akuisisi hak partisipasi atau participating interest (PI) Blok Masela sebesar 35% yang saat ini masih dimiliki oleh Shell .
"Ya kita lagi-lagi, kalau tidak segera diselesaikan kita akan ambil opsi paling baik buat Indonesia," ujarnya, Senin (29/5/2023).
Arifin menambahkan, pemerintah akan melelang ulang Blok Masela jika sampai 2024 proyek ladang gas raksasa tersebut masih belum berjalan seiring alotnya negosiasi antara Pertamina dan Shell terkait divestasi saham hak partisipasi sebesar 35%. "Ya kan janjinya 5 tahun itu harus dikerjain, kalau nggak dikerjain melanggar perjanjian," tandasnya.
Sebelumnya, Arifin juga menilai Shell tidak bertanggung jawab dalam proses negosiasi pelepasan hak partisipasi atau participating interest (PI) Blok Masela sebesar 35% ke PT Pertamina (Persero) yang hingga sekarang belum selesai.
Ia pun mengatakan, pemerintah akan kembali meninjau rencana pengembangan atau Plant of Development (POD) Blok Masela. Di sisi lain, hingga saat ini hanya Inpex yang masih memiliki kesungguhan untuk tetap mengelola harta karun yang terletak di Maluku tersebut.
"Inpex ada kesungguhannya, tapi tidak tahu Shell ini sudah mundur tidak bertanggung jawab. Kalau mau mundur dari dulu saja sebelum POD," tandas Arifin Tasrif.
"Ya kita lagi-lagi, kalau tidak segera diselesaikan kita akan ambil opsi paling baik buat Indonesia," ujarnya, Senin (29/5/2023).
Arifin menambahkan, pemerintah akan melelang ulang Blok Masela jika sampai 2024 proyek ladang gas raksasa tersebut masih belum berjalan seiring alotnya negosiasi antara Pertamina dan Shell terkait divestasi saham hak partisipasi sebesar 35%. "Ya kan janjinya 5 tahun itu harus dikerjain, kalau nggak dikerjain melanggar perjanjian," tandasnya.
Sebelumnya, Arifin juga menilai Shell tidak bertanggung jawab dalam proses negosiasi pelepasan hak partisipasi atau participating interest (PI) Blok Masela sebesar 35% ke PT Pertamina (Persero) yang hingga sekarang belum selesai.
Ia pun mengatakan, pemerintah akan kembali meninjau rencana pengembangan atau Plant of Development (POD) Blok Masela. Di sisi lain, hingga saat ini hanya Inpex yang masih memiliki kesungguhan untuk tetap mengelola harta karun yang terletak di Maluku tersebut.
"Inpex ada kesungguhannya, tapi tidak tahu Shell ini sudah mundur tidak bertanggung jawab. Kalau mau mundur dari dulu saja sebelum POD," tandas Arifin Tasrif.
(nng)
Explore More