Rekrutmen CPNS Tahun Ini Terancam Batal, Kok Bisa?

JAKARTA - Rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023 berpotensi mulur hingga tahun depan. Pasalnya, hingga kini usulan formasi Calon Pegawai Sipil Negara (CPNS) belum lengkap.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu usulan formasi CPNS dari Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) .

"Ini kan kita ada hitungnya banyak ya, kita nunggu instansi-instansi pembina dengan BKN. Ada di Diknas, ada juga di kementerian lain, kita hitung sehingga mana yang urgent dan menjadi prioritas," ujarnya usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Pada kesempatan yang sama, Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana mengatakan, pihaknya masih menunggu usulan formasi karena hingga saat ini belum semua K/L dan Pemda menyetorkan jumlah formasi CPNS yang dibutuhkan. Sehingga, Kemenpan RB pun akan kesulitan untuk membuka seleksi bila formasi CPNS belum diterima.

"Jadi formasi harus dihitung total, karena kan KemenpanRB bermain total nasional. Kalau itu belum masuk semua ya agak sulit, karena itu juga harus ada izin prinsip, persetujuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk pembiayaan. Kemenkeu tidak bisa hitung kalau tidak ada jumlahnya. Jadi, itu semua kompleks ya," bebernya.

Bima mengatakan pihaknya menunggu usulan formasi setidaknya hingga pertengahan Juli karena pihaknya masih memiliki waktu hingga akhir tahun untuk melaksanakan rekrutmen CASN 2023.



Namun, jika sampai pertengahan Juli nanti penetapan formasi ini belum rampung, seleksi CPNS berpotensi untuk mundur hingga tahun depan. Namun, Bima sendiri berharap hal ini tidak terjadi karena tahun depan bertepatan dengan momentum pelaksanaan Pemilu.

"Saya sih berharap akhir Juni ini, paling telat pertengahan Juli lah ya sudah selesai formasi. Kalau lebih, saya harus hati-hati. Jadi tidak berani semuanya mungkin, karena bertepatan dengan Pemilu dan itu berbahaya,” tukasnya.



Bima menambahkan, pihaknya juga membutuhkan waktu untuk melakukan verifikasi guna memastikan usulan formasi yang disampaikan oleh K/L dan Pemda sesuai dengan kebutuhan pemerintah.

“Misalnya, pemerintah akhir-akhir ini membahas big data, tapi tidak ada K/L dan Pemda yang mengajukan formasi data analyst. Nah itu harus diperiksa dan dibetulin. Jangan sampai apa yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak sama dengan kebutuhan,” tandasnya.