Nasib Impor KRL Bekas: Menperin Ikut BPKP, Luhut Bilang Begini!

JAKARTA - PT Kereta Commuter Indonesia ( PT KCI ) mencatat pada Senin (12/6/2023) pukul 15.30 pengguna KRL Jabodetabek mencapai 473.307 orang. Jumlah ini akan terus meningkat seiring dengan diperbolehkannya masyarakat tidak menggunakan masker serta fasilitas prasarana yang disiapkan pemerintah semakin bagus.



Ada pandangan untuk memenuhi kebutuhan pengguna KRL yang terus meningkat diperlukan impor KRL bekas dari Jepang. Impor dilakukan lantaran terdapat sejumlah rangkaian yang akan dipensiunkan pada tahun ini.

Meski begitu, rencana tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pasalnya rencana tersebut mendapatkan penolakan dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Perindustrian.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa pihaknya akan tetap mengacu pada hasil audit yang telah dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang tidak merekomendasikan impor.

"Menurut hasil BPKP impor itu tidak diperlukan. Jadi sekali lagi supaya paham, kita sepakat apa yang menjadi keputusan BPKP, kita akan ikut. Jadi ini bukan keputusan Kemenperin," ujar Agus saat ditemui awak media di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (12/6/2023).

Di samping itu, terkait opsi impor KRL bekas darurat, Agus menampiknya. Menurut dia, pemerintah tidak membahas kondisi tersebut. Dia menilai, tahun ini adalah momentum emas untuk melakukan reformasi bagi pemerintah, dalam sektor perkeretaapian nasional, sehingga opsi impor memang tidak perlu dilakukan.

"Saya tidak pernah dengar bahwa ada opsi impor KRL darurat, pernyataan Pak Erick (Menteri BUMN) saja tidak mengarah ke situ kok," tegas Agus.

Di sisi lain, Kementerian BUMN merencanakan 12 rangkaian kereta yang akan diimpor meskipun hasil dari BPKP tidak merekomendasikan impor. Saat ini keputusan impor tersebut berada di tangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut selaku pihak yang menaungi impor tersebut mengatakan bahwa keputusan impor masih belum ditentukan. Kata Luhut, keputusan tersebut masih perlu dirapatkan terlebih dahulu. Jadi belum ada kepastian ditolak atau tidaknya impor KRL.



"Nanti kita rapatin dulu, kalau sudah dirapatin saya kasih tahu ya. Kan belum dirapatin, gimana tahu menolak," kata Luhut di Istana Presiden, Jakarta, Senin (12/6/2023).