10 Tahun Krisis Listrik, Kini Warga Raja Ampat Tersenyum

Jum'at, 19 Agustus 2016 - 11:16 WIB
10 Tahun Krisis Listrik, Kini Warga Raja Ampat Tersenyum
10 Tahun Krisis Listrik, Kini Warga Raja Ampat Tersenyum
A A A
WAISAI - Warga di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, akhirnya bernafas lega. Krisis listrik yang dialami masyarakat sejak 10 tahun terakhir, sekarang sudah berakhir. Sistem pengoperasian kelistrikan di Raja Ampat yang sebelumnya dikelola BUMD dan swasta, akhirnya dialihkan ke PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) alias PLN.

Hal ini ditandai dengan nota kesepahaman dan peluncuran kelistrikan "Raja Ampat Terang", yang dilakukan bertepatan dengan HUT ke-71 Republik Indonesia di lapangan Pantai Waisai Torang Cinta. Ratusan masyarakat dan Pemda antusias menghadiri peluncuran tersebut.

Selain peluncuran program kelistrikan Raja Ampat Terang, PLN wilayah Maluku Papua, juga meresmikan operasional jam kantor PLN di Distrik Saonek, dimana sebelumnya beroperasi 12 jam, kini beroperasi 24 jam.

General Manager PLN wilayah Maluku dan Papua, Yohanes Sukrilismono, mengatakan, pengoperasian listrik di kabupaten Raja Ampat bertujuan meningkatkan layanan jam nyala operasi listrik di kabupaten tersebut.

Menurut Yohanes, sejumlah daerah termasuk Raja Ampat, selama ini operasional listrik belum 24 jam, sehingga kerap menyulitkan aktifitas masyarakat. Dengan kehadiran PLN dalam program Papua Terang dan Raja Ampat Terang ini, diharapkan mampu mengelektrifikasi seluruh wilayah Kabupaten Raja Ampat hingga tahun 2020 mendatang.

Tidak hanya Kabupaten Raja Ampat, namun di beberapa daerah lain di Provinsi Papua dan Papua Barat, juga sedang dilakukan pembangunan pembangkit oleh PLN. “Selain Raja Ampat, kami juga membangun pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua, Kabupaten Teluk Wondama, dan Pegunungan Arfak Papua Barat,” ungkapnya pada Jumat, (19/8/2016).

Dikatakan Yohanes, untuk berbisnis listrik sendiri atau dikelola pemerintah daerah diakuinya sangat berat. Pasalnya anggaran yang dikeluarkan yang bersumber dari APBD sangat besar sehingga memberatkan pemerintah daerah. “Bisnis listrik kalau dikelola daerah itu berat, harus yang kompeten,” ucapnya.

Yohanes menambahkan adapun empat program Papua Terang yang dilaksanakan meliputi: elektrifikasi ibu kota kabupaten, program listrik pedesaan, jam nyala yang bertujuan memudahkan masyarakat dalam beraktifitas, dan listrik untuk pulau terluar Raja Ampat.
(ven)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.4314 seconds (0.1#10.140)