alexa snippet

Proyek Kontroversi Reklamasi Pantai Utara Jakarta

Proyek Kontroversi Reklamasi Pantai Utara Jakarta
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman (Menko Kemaritiman) Luhut Binsar Pandjaitan memutuskan untuk membuka kembali pintu izin proyek reklamasi Pulau G di Pantai Utara Jakarta. Foto: Ilustrasi/Grafis
A+ A-
GANTI pajabat, ganti pemerintah, ganti aturan, ganti kebijakan. Hal ini sepertinya lumrah terjadi di negeri ini. Kepastian hukum dan aturan masih menjadi tanda tanya besar di tengah semangat reformasi birokrasi yang didengung-dengungkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Sebagai contoh nyata adalah pembangunan proyek kontroversi reklamasi Pantai Utara Jakarta atau Teluk Jakarta. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman (Menko Kemaritiman) Luhut Binsar Pandjaitan memutuskan untuk membuka kembali izin proyek reklamasi Pulau G di Pantai Utara Jakarta. Padahal, sebelumnya di era Rizal Ramli, Kemenko Kemaritiman telah menyegel proyek tersebut dengan menghentikan pembangunan karena banyak pelanggaran berat.

Kebijakan Luhut juga kontra dengan kementerian teknis di bawahnya. Koordinasi antara Kemenko Kemaritiman dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kini tidak harmonis terkait kebijakan reklamasi tersebut.

Hal ini terlihat usai rapat paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta. Raut wajah Menteri KKP Susi Pudjiastuti berbeda dari biasanya, yang kerap ceria penuh canda tatkala bercengkerama dengan media. Ditanya pendapatnya soal keputusan Menko Kemaritiman Luhut yang melanjutkan reklamasi Pulau G, Susi cemberut, dan mengangkat bahu tanpa bicara sepatah kata pun.

Gesturnya seolah menunjukkan dirinya tidak bahagia dengan keputusan sang Menko. Susi sendiri dikenal salah satu menteri yang tegas menolak reklamasi Pulau G dilanjutkan. Dia pernah mengecam karena kegiatan reklamasi tersebut termasuk pelanggaran berat. Karena mengancam kehidupan biota laut serta kehidupan nelayan di daerah sekitar.

"Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan bukan hanya soal kedaulatan perairan, juga keberlanjutan potensi perikanan dalam negeri," tegasnya.

Diberondong pertanyaan wartawan, Susi berujar singkat. Meminta wartawan menanya langsung kepada empunya keputusan. "Tanya sama beliau keputusan melanjutkan reklamasi Pulau G. Ya kan koordinator Pak Luhut. Ya sudah," ujarnya, dengan nada kecewa di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/9/2016).

Bila Susi tampak cemberut, hal ini kontras terjadi pada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Mukanya tampak cerah sembari memilih menunggu surat keputusan dari Luhut, sebelum melanjutkan reklamasi Pulau G.

"Ya, kita senang saja (reklamasi Pulau G dilanjutkan). Berarti semua pihak diuntungkan lagi. Nanti tunggu surat resmi saja. Kalau enggak ya langsung kita perintahkan saja. Kan mereka ikutin prosedur. Tinggal tulis surat saja. Saya lihat dulu aturannya," katanya.

Setelah ada surat resmi dari Menko bidang Kemaritiman, lanjut dia, pengembang tinggal melanjutkan kegiatannya di lepas pantai Teluk Jakarta tersebut. "Kita tunggu suratnya. Berarti masa moratorium selesai, mereka tinggal melanjutkan saja proses pelaksanaan reklamasinya," ujar Ahok.

Menurutnya, pengembang tidak akan mengalami kesulitan untuk melanjutkan kegiatannya tersebut meskipun sempat dimoratorium selama enam bulan. Hanya saja, pengembang rugi lantaran kegiatan reklamasi sempat dihentikan.

"Enggak ada (kesulitan memulai kembali reklamasi). Selama enam bulan tidak ada yang sulit. Perusahaan rugi saja. Enggak tahu ruginya berapa karena kapal-kapal sudah kontrak kan mereka mesti bayar," ungkapnya.

Gonjang ganjing nasib reklamasi Pulau G seolah sudah bisa ditebak, selepas dicopotnya Menko bidang Kemaritman Rizal Ramli. Luhut, berdalil dirinya telah meninjau langsung lokasi reklamasi di Pulau G. Menurutnya, hal-hal yang ditakutkan selama ini tidak terbukti sehingga kegiatan reklamasi di Pulau G diputuskan untuk dilanjutkan.
halaman ke-1 dari 4
loading gif
Top