MIND ID Tegaskan Komitmen Jadi Pemegang Saham Pengendali Vale
Rabu, 05 Juli 2023 - 21:43 WIB
loading...
Sebagai pemegang saham pengendali, MIND ID akan memastikan kebijakan dan strategi bisnis INCO sejalan dengan kepentingan nasional. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID menegaskan komitmennya untuk menjadi pemegang saham pengendali PT Vale Indonesia Tbk (INCO). MIND ID menyebut, komitmen itu didorong tujuan untuk memastikan kebijakan dan strategi bisnis INCO sejalan dengan kepentingan nasional.
"Kami tetap berkomitmen agar mayoritas saham INCO menjadi bagian dari konsolidasi di Indonesia. Kami yakin bahwa dengan menjadi pemegang saham pengendali INCO, kami dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan industri pertambangan dan mineral di Indonesia, terutama dalam sektor nikel," kata Kepala Divisi Institutional Relations MIND ID Selly Adriatika dalam keterangan tertulis, Rabu (5/7/2023).
Baca Juga: Menakar Pentingnya Divestasi Saham Vale Indonesia
Dia menambahkan, komitmen tersebut juga merupakan salah satu upaya MIND ID meningkatkan nilai tambah dari produksi nikel INCO dengan mengembangkan industri hilir nikel di Indonesia. MIND ID, imbuh dia, akan terus melakukan negosiasi dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan mematuhi peraturan yang berlaku.
Kendati demikian, Selly menegaskan bahwa MIND ID akan mengikuti kebijakan yang akan ditetapkan pemerintah terkait INCO. Pihaknya meyakini bahwa keputusan yang diambil akan mengutamakan kepentingan bangsa dan tetap mempertahankan kedaulatan Indonesia dalam pengelolaan tambang di Tanah Air.
Baca Juga: Rusia: Ukraina Berencana Hantam PLTN Zaporozhye dengan Rudal Berisi Limbah Nuklir
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah akan mengambil keputusan terkait divestasi saham Vale Indonesia bulan ini juga. Presiden menegaskan bahwa dalam hal ini kepentingan nasional harus didahulukan. "Insya Allah, bulan ini akan kita putuskan. Intinya kepentingan nasional harus didahulukan," kata Jokowi belum lama ini.
Kendati demikian, Presiden juga menegaskan bahwa meski mendahulukan kepentingan nasional, pemerintah juga akan melindungi kepentingan para investor. Presiden menekankan bahwa kebijakan ini harus ditujukan demi industrialisasi dan hilirisasi nasional.
"Kami tetap berkomitmen agar mayoritas saham INCO menjadi bagian dari konsolidasi di Indonesia. Kami yakin bahwa dengan menjadi pemegang saham pengendali INCO, kami dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan industri pertambangan dan mineral di Indonesia, terutama dalam sektor nikel," kata Kepala Divisi Institutional Relations MIND ID Selly Adriatika dalam keterangan tertulis, Rabu (5/7/2023).
Baca Juga: Menakar Pentingnya Divestasi Saham Vale Indonesia
Dia menambahkan, komitmen tersebut juga merupakan salah satu upaya MIND ID meningkatkan nilai tambah dari produksi nikel INCO dengan mengembangkan industri hilir nikel di Indonesia. MIND ID, imbuh dia, akan terus melakukan negosiasi dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan mematuhi peraturan yang berlaku.
Kendati demikian, Selly menegaskan bahwa MIND ID akan mengikuti kebijakan yang akan ditetapkan pemerintah terkait INCO. Pihaknya meyakini bahwa keputusan yang diambil akan mengutamakan kepentingan bangsa dan tetap mempertahankan kedaulatan Indonesia dalam pengelolaan tambang di Tanah Air.
Baca Juga: Rusia: Ukraina Berencana Hantam PLTN Zaporozhye dengan Rudal Berisi Limbah Nuklir
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah akan mengambil keputusan terkait divestasi saham Vale Indonesia bulan ini juga. Presiden menegaskan bahwa dalam hal ini kepentingan nasional harus didahulukan. "Insya Allah, bulan ini akan kita putuskan. Intinya kepentingan nasional harus didahulukan," kata Jokowi belum lama ini.
Kendati demikian, Presiden juga menegaskan bahwa meski mendahulukan kepentingan nasional, pemerintah juga akan melindungi kepentingan para investor. Presiden menekankan bahwa kebijakan ini harus ditujukan demi industrialisasi dan hilirisasi nasional.
(fjo)
Lihat Juga :
