Ganjar Sukses Turunkan Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah

SEMARANG - Badan Pusat Statistik ( BPS ) Jawa Tengah mencatat jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah menurun. Pada Maret 2023, jumlahnya sebanyak 3,79 juta orang atau turun 66,73 ribu orang sejak September 2022.

Secara presentase, jumlah ini mengalami penurunan menjadi 10,77 persen atau turun 0,21 persen poin bila dibanding September 2022 yang mencapai 10,98 persen atau 3,86 juta orang. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebutkan, keberhasilan dalam menurunkan angka kemiskinan merupakan hasil dari upaya percepatan yang dilakukan dengan seluruh pihak.

"Kemarin dari BPS sudah menyampaikan data itu tapi kita jangan bersenang-senang dulu karena ini sampai akhir tahun belum selesai. Kami mencatat, dalam beberapa bulan terakhir kita menggenjot penurunan angka kemiskinan ekstrem, ada hasilnya," ujar Ganjar, ditemui di Puri Gedeh, Kota Semarang, Kamis (20/7/2023).

Adapun percepatan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah terus digenjot Ganjar setelah pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian dunia melemah selama 2 tahun berturut-turut.

Sejumlah program pun digencarkan Ganjar, seperti Kartu Jateng Sejahtera, Kartu Tani, Kartu Nelayan, SMKN Jateng, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Jambanisasi, Listrik Gratis, Tuku Lemah Oleh Omah hingga sejumlah program penurunan stunting.



Terkait anggaran yang digunakan untuk intervensi kemiskinan ekstrem, perencanaan alokasi anggaran dan belanja daerah menggunakan APBD Tahun Anggaran 2023 senilai Rp25,73 triliun dari pendapatan daerah. Untuk alokasi belanja daerah Jawa Tengah tahun 2023 yakni Rp26,30 triliun.

Dana tersebut difokuskan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dan dilakukan sejumlah upaya percepatan penurunan di kabupaten kota yang menjadi prioritas.

"Saya kira kawan-kawan di kabupaten kota lalu ada di desa, para perangkatnya dia bekerja betul begitu ya dan kemudian penurunan angka kemiskinan ekstremnya mulai terlihat dari surveinya BPS," kata Ganjar.

Ganjar melanjutkan, percepatan penurunan kemiskinan juga akan terus dilanjutkan hingga akhir tahun 2023. Pasalnya, pengentasan kemiskinan di daerah sejalan dengan program pemerintah pusat.