Erick Thohir Soal Ahok Jadi Dirut Pertamina: Bisa Saja Terjadi
Jum'at, 21 Juli 2023 - 19:25 WIB
loading...
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjawab terkait isu perombakan di jajaran direksi Pertamina. FOTO/dok.Kementerian BUMN
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tidak membantah akan terjadi perombakan Dewan Direksi dan Komisaris PT Pertamina (Persero) . Pernyataan itu menyusul kabar bahwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan diangkat menjadi Direktur Utama Pertamina.
Menurut dia perombakan manajemen BUMN minyak dan gas bumi (migas) itu bisa terjadi, bila adanya tour of duty. Hanya saja, dia belum dapat mengkonfirmasi bila sudah ada keputusan soal pergantian tersebut.
"Saya rasa tour of duty, bisa saja terjadi. Tapi saya belum bisa konfirmasi kalau memang itu sudah ada keputusan," ungkap Erick saat ditemui di Kementerian BUMN, Jumat (21/7/2023).
Baca Juga: Heboh Ahok Bakal Jadi Dirut Pertamina, Erick Thohir: Sabar Ada Waktunya
Ahok memang dikabarkan menggantikan Nicke Widyawati yang saat ini menjabat sebagai orang nomor satu di Pertamina. Sementara Ahok masih menjabat sebagai Komisaris Utama di perusahaan yang sama.
Erick menegaskan hingga saat ini belum ada perombakan Direksi dan Komisaris, terutama pengangkatan nama baru Direktur Utama dan Komisaris Pertamina. "Sampai hari ini belum," katanya.
Di luar kabar pergantian tersebut, Erick mengatakan dirinya masih fokus pada pengembangan bisnis geothermal atau panas bumi yang dikembangkan Pertamina dan PT PLN (Persero).
Pemanfaatan sektor geothermal dalam negeri perlu dilakukan secara maksimal. Dia menilai pemanfaatan panas bumi saat ini belum dilakukan secara maksimal. Padahal upaya ini sekaligus mendorong realisasi energi baru terbarukan di Indonesia.
Baca Juga: Diisukan Bakal Jadi Dirut Pertamina, Ahok: Tau Dari Mana?
Erick mencatat potensi panas bumi bisa menyediakan listrik hingga mencapai 24 Gigawatt (GW), sementara saat ini baru di angka 2 GW saja.
"Saya melihat juga hal-hal yang memang harus disinkronkan dengan lainnya antara klaster, sama, saya tekankan Pertamina sama PLN, itu masalah geothermal aja kan belum tuntas, padahal kita ingin punya 2,4 Gigawatt," ujar dia.
"Kalau geothermal ini menjadi kesepakatan bersama kan itu bisa Kemenkeu punya saham, lalu PLN punya saham, tapi kan intinya kita punya 2,4 GW yang di mana ini base load itu yang kita dorong," lanjut Erick.
Menurut dia perombakan manajemen BUMN minyak dan gas bumi (migas) itu bisa terjadi, bila adanya tour of duty. Hanya saja, dia belum dapat mengkonfirmasi bila sudah ada keputusan soal pergantian tersebut.
"Saya rasa tour of duty, bisa saja terjadi. Tapi saya belum bisa konfirmasi kalau memang itu sudah ada keputusan," ungkap Erick saat ditemui di Kementerian BUMN, Jumat (21/7/2023).
Baca Juga: Heboh Ahok Bakal Jadi Dirut Pertamina, Erick Thohir: Sabar Ada Waktunya
Ahok memang dikabarkan menggantikan Nicke Widyawati yang saat ini menjabat sebagai orang nomor satu di Pertamina. Sementara Ahok masih menjabat sebagai Komisaris Utama di perusahaan yang sama.
Erick menegaskan hingga saat ini belum ada perombakan Direksi dan Komisaris, terutama pengangkatan nama baru Direktur Utama dan Komisaris Pertamina. "Sampai hari ini belum," katanya.
Di luar kabar pergantian tersebut, Erick mengatakan dirinya masih fokus pada pengembangan bisnis geothermal atau panas bumi yang dikembangkan Pertamina dan PT PLN (Persero).
Pemanfaatan sektor geothermal dalam negeri perlu dilakukan secara maksimal. Dia menilai pemanfaatan panas bumi saat ini belum dilakukan secara maksimal. Padahal upaya ini sekaligus mendorong realisasi energi baru terbarukan di Indonesia.
Baca Juga: Diisukan Bakal Jadi Dirut Pertamina, Ahok: Tau Dari Mana?
Erick mencatat potensi panas bumi bisa menyediakan listrik hingga mencapai 24 Gigawatt (GW), sementara saat ini baru di angka 2 GW saja.
"Saya melihat juga hal-hal yang memang harus disinkronkan dengan lainnya antara klaster, sama, saya tekankan Pertamina sama PLN, itu masalah geothermal aja kan belum tuntas, padahal kita ingin punya 2,4 Gigawatt," ujar dia.
"Kalau geothermal ini menjadi kesepakatan bersama kan itu bisa Kemenkeu punya saham, lalu PLN punya saham, tapi kan intinya kita punya 2,4 GW yang di mana ini base load itu yang kita dorong," lanjut Erick.
(nng)
Lihat Juga :
