alexa snippet

13 Paket Kebijakan Perkuat Fundamental Ekonomi Nasional

13 Paket Kebijakan Perkuat Fundamental Ekonomi Nasional
Sejak 9 September 2015 hingga Agustus 2016, pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), telah mengeluarkan 13 Paket Kebijakan Ekonomi. Foto/SINDO/Grafis
A+ A-
TEKANAN ekonomi yang semakin besar membuat pemerintah harus bekerja keras dalam memperkuat fundamental perekonomian nasional. Sejumlah paket kebijakan telah dikeluarkan pemerintah untuk menopang pertumbuhan ekonomi di Tanah Air.

Sejak 9 September 2015 hingga Agustus 2016, pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), telah mengeluarkan 13 paket kebijakan ekonomi sebagai respons cepat atas situasi ekonomi global yang sedang melambat dan turunnya nilai rupiah. Melalui deregulasi, debirokratisasi dan insentif fiskal, pemerintah berharap perekonomian nasional mampu bertahan, bahkan keluar dari pusaran perlambatan ekonomi global.

Salah satunya adalah mendorong tumbuhnya industri nasional agar memiliki daya saing, tidak hanya di pasar dalam negeri tapi juga di tingkat internasional. Juga mendorong pelaku usaha di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar tumbuh dan berkembang menjadi besar.
 
Apalagi Indonesia sudah memasuki pasar bebas ASEAN dan berbagai perjanjian perdagangan bebas dengan banyak negara lain. Persaingan antarnegara semakin ketat dengan standar mutu produk dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang semakin tinggi.
 
Melalui Paket Kebijakan Ekonomi itulah, pemerintah memberikan kemudahan perizinan investasi, berbagai kemudahan dan fasilitas di Kawasan Ekonomi Khusus, insentif pajak bagi industri padat karya, akses kredit dengan bunga rendah bagi UMKM, menurunkan dwelling time dan lain-lain. Ada ratusan peraturan yang harus dibuat atau direvisi dalam Paket Kebijakan Ekonomi ini, baik di tingkat presidensial (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden) maupun di tingkat kementerian/lembaga. Prosedur yang sebelumnya berbelit juga disederhanakan. Begitu pula peraturan daerah (perda) yang tidak sejalan dengan semangat deregulasi/debirokratisasi dan bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat, dinyatakan tak berlaku lagi.

Hal ini disambut positif sebagian besar pelaku usaha di Tanah Air. Salah satunya terkait Paket Kebijakan Ekonomi XIII. Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Eddy Ganefo mengemukakan, paket kebijakan ini dapat membantu pengembang membangun rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Karena dengan perizinan yang cepat akan mendorong akselerasi developer membangun rumah lebih banyak dan lebih cepat lagi.

“Kalau proses izin dan sertifikasinya cepat, kami yakin banyak rumah bisa dibangun dan harga rumah bisa lebih terjangkau dengan kualitas yang baik,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Eddy berharap pemerintah membuat regulasi dari kebijakan ini melalui peraturan pemerintah (PP), sehingga pelaksanaan rumah MBR di tingkat daerah, seperti kabupaten/kota dapat segera terealisasi. “Karena selama ini fakta di lapangan, masih banyak kendala perizinan dan masalah kelistrikan, ini harus menjadi konsentrasi pemerintah,” katanya.

Sementara itu, Direktur Bank Tabungan Negara (BTN), Oni Febriarto Rahardjo menyebutkan, paket kebijakan ekonomi XIII dapat mendorong fasilitas kredit perumahan rakyat (KPR) subsidi maupun buat mikro. Saat ini potensi sektor mikro dan informal untuk memiliki hunian layak sangat besar. Namun, mereka kerap terkendala kemampuan membayar uang muka dan skema cicilan. Untuk itu, diperlukan aturan agar dapat mengetahui kemampuan mereka membayar.

Adapun kontribusi sektor properti terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 2,86%. Bukan tidak mustahil, kemudahan perizinan dapat meningkatkan kontribusi sektor properti terhadap perkembangan ekonomi seperti negara tetangga. “Sektor properti ini berdampak pada pertumbuhan industri, lapangan kerja, ekspansi pasar konsumer,” jelasnya.

Menurut Oni, BTN akan menjembatani masalah ini dengan menggunakan skema kredit KPR mikro dan informal. Namun skema yang berlaku sekarang sifatnya hanya sementara, sembari melihat perkembangan lebih lanjut.

Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Eko Hero Purwanto mengatakan, Kementerian berikhtiar mendorong percepatan pembangunan perumahan khususnya rumah MBR, dimana target 1 juta rumah hingga Juni 2016 telah mencapai 400.982 unit.

Paket kebijakan ke-13, akan semakin memperlancar program sejuta rumah. Keseriusan pemerintah mendorong ketersediaan rumah MBR, kata Eko, terlihat dari anggaran yang disediakan tahun ini, naik mencapai Rp9 triliun. “Dalam mencapai satu juta rumah diperlukan kolaborasi, dimana pemerintah bertugas dalam kebijakan dan pelakunya adalah perbankan dan pengembang,” tandasnya.

Paket Kebijakan
Kebijakan Ekonomi I

Paket kebijakan ekonomi pertama diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Negara, Jakarta. Sebanyak tiga poin paket kebijakan dikeluarkan pemerintah bertujuan untuk mendongkrak perekonomian Indonesia. Paket ini juga menyikapi perlambatan ekonomi dunia yang berdampak terhadap perekonomian banyak negara termasuk Indonesia.
halaman ke-1 dari 12
loading gif
Top