alexametrics

13 Paket Kebijakan Perkuat Fundamental Ekonomi Nasional

loading...
13 Paket Kebijakan Perkuat Fundamental Ekonomi Nasional
Sejak 9 September 2015 hingga Agustus 2016, pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), telah mengeluarkan 13 Paket Kebijakan Ekonomi. Foto/SINDO/Grafis
A+ A-
TEKANAN ekonomi yang semakin besar membuat pemerintah harus bekerja keras dalam memperkuat fundamental perekonomian nasional. Sejumlah paket kebijakan telah dikeluarkan pemerintah untuk menopang pertumbuhan ekonomi di Tanah Air.

Sejak 9 September 2015 hingga Agustus 2016, pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), telah mengeluarkan 13 paket kebijakan ekonomi sebagai respons cepat atas situasi ekonomi global yang sedang melambat dan turunnya nilai rupiah. Melalui deregulasi, debirokratisasi dan insentif fiskal, pemerintah berharap perekonomian nasional mampu bertahan, bahkan keluar dari pusaran perlambatan ekonomi global.

Salah satunya adalah mendorong tumbuhnya industri nasional agar memiliki daya saing, tidak hanya di pasar dalam negeri tapi juga di tingkat internasional. Juga mendorong pelaku usaha di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar tumbuh dan berkembang menjadi besar.



Apalagi Indonesia sudah memasuki pasar bebas ASEAN dan berbagai perjanjian perdagangan bebas dengan banyak negara lain. Persaingan antarnegara semakin ketat dengan standar mutu produk dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang semakin tinggi.

Melalui Paket Kebijakan Ekonomi itulah, pemerintah memberikan kemudahan perizinan investasi, berbagai kemudahan dan fasilitas di Kawasan Ekonomi Khusus, insentif pajak bagi industri padat karya, akses kredit dengan bunga rendah bagi UMKM, menurunkan dwelling time dan lain-lain. Ada ratusan peraturan yang harus dibuat atau direvisi dalam Paket Kebijakan Ekonomi ini, baik di tingkat presidensial (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden) maupun di tingkat kementerian/lembaga. Prosedur yang sebelumnya berbelit juga disederhanakan. Begitu pula peraturan daerah (perda) yang tidak sejalan dengan semangat deregulasi/debirokratisasi dan bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat, dinyatakan tak berlaku lagi.

Hal ini disambut positif sebagian besar pelaku usaha di Tanah Air. Salah satunya terkait Paket Kebijakan Ekonomi XIII. Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Eddy Ganefo mengemukakan, paket kebijakan ini dapat membantu pengembang membangun rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Karena dengan perizinan yang cepat akan mendorong akselerasi developer membangun rumah lebih banyak dan lebih cepat lagi.

“Kalau proses izin dan sertifikasinya cepat, kami yakin banyak rumah bisa dibangun dan harga rumah bisa lebih terjangkau dengan kualitas yang baik,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Eddy berharap pemerintah membuat regulasi dari kebijakan ini melalui peraturan pemerintah (PP), sehingga pelaksanaan rumah MBR di tingkat daerah, seperti kabupaten/kota dapat segera terealisasi. “Karena selama ini fakta di lapangan, masih banyak kendala perizinan dan masalah kelistrikan, ini harus menjadi konsentrasi pemerintah,” katanya.

Sementara itu, Direktur Bank Tabungan Negara (BTN), Oni Febriarto Rahardjo menyebutkan, paket kebijakan ekonomi XIII dapat mendorong fasilitas kredit perumahan rakyat (KPR) subsidi maupun buat mikro. Saat ini potensi sektor mikro dan informal untuk memiliki hunian layak sangat besar. Namun, mereka kerap terkendala kemampuan membayar uang muka dan skema cicilan. Untuk itu, diperlukan aturan agar dapat mengetahui kemampuan mereka membayar.

Adapun kontribusi sektor properti terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 2,86%. Bukan tidak mustahil, kemudahan perizinan dapat meningkatkan kontribusi sektor properti terhadap perkembangan ekonomi seperti negara tetangga. “Sektor properti ini berdampak pada pertumbuhan industri, lapangan kerja, ekspansi pasar konsumer,” jelasnya.

Menurut Oni, BTN akan menjembatani masalah ini dengan menggunakan skema kredit KPR mikro dan informal. Namun skema yang berlaku sekarang sifatnya hanya sementara, sembari melihat perkembangan lebih lanjut.

Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Eko Hero Purwanto mengatakan, Kementerian berikhtiar mendorong percepatan pembangunan perumahan khususnya rumah MBR, dimana target 1 juta rumah hingga Juni 2016 telah mencapai 400.982 unit.

Paket kebijakan ke-13, akan semakin memperlancar program sejuta rumah. Keseriusan pemerintah mendorong ketersediaan rumah MBR, kata Eko, terlihat dari anggaran yang disediakan tahun ini, naik mencapai Rp9 triliun. “Dalam mencapai satu juta rumah diperlukan kolaborasi, dimana pemerintah bertugas dalam kebijakan dan pelakunya adalah perbankan dan pengembang,” tandasnya.

Paket Kebijakan
Kebijakan Ekonomi I

Paket kebijakan ekonomi pertama diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Negara, Jakarta. Sebanyak tiga poin paket kebijakan dikeluarkan pemerintah bertujuan untuk mendongkrak perekonomian Indonesia. Paket ini juga menyikapi perlambatan ekonomi dunia yang berdampak terhadap perekonomian banyak negara termasuk Indonesia.

Presiden Jokowi mengemukakan, pemerintah sejatinya telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk menciptakan kondisi ekonomi makro tetap kondusif. Namun, hal itu dirasa masih belum cukup untuk mendongkrak perekonomian Indonesia.

"Langkah itu belum cukup, akhirnya pemerintah melanjutkan berbagai upaya. Untuk itu pemerintah meluncurkan paket kebijakan tahap I September 2015," ujarnya, Rabu (9/9/2015).

Jokowi memaparkan, poin pertama, mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. Setidaknya terdapat 89 peraturan yang dirombak dari sebanyak 154 peraturan yang diusulkan untuk dirombak.

"Sehingga, ini bisa menghilangkan duplikasi, memperkuat koherensi, dan konsistensi dan memangkas peraturan yang tidak relevan atau menghambat daya saing industri nasional," terangnya.

Selain itu, telah disiapkan 17 rancangan peraturan pemerintah, 11 rancangan peraturan presiden, dua rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri, dan lima aturan menteri lainnya untuk mendukung proses deregulasi tersebut.

Pemerintah juga melakukan langkah penyederhanaan izin, memperbaiki prosedur kerja perizinan, memperkuat sinergi, peningkatan kualitas pelayanan, serta menggunakan pelayanan yang berbasis elektronik.

"Pemerintah berkomitmen menyelesaikan semua paket deregulasi pada September dan Oktober 2015. Jadi nanti akan ada paket ke dua, dan mungkin ada paket ke tiga yang akan secara konsisten kita lakukan terus," jelasnya.

Kedua, mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan dan sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional. Hal itu dilakukan dengan penyederhanaan izin, penyelesaian tata ruang dan penyediaan lahan, serta percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Serta diskresi dalam penyelesaian hambatan dan perlindungan hukum. Pemerintah juga memperkuat peran kepala daerah untuk melakukan dan atau memberikan dukungan pelaksanaan proyek strategis nasional," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Ketiga, peningkatan investasi di sektor properti dengan mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pembangunan perumahan khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta membuka peluang investasi yang lebih besar di sektor properti.

"Saya ingin tekankan di sini, paket ini bertujuan untuk menggerakkan sektor riil kita yang akhirnya memberikan pondasi untuk lompatan kemajuan perekonomian kita ke depan," tandas Jokowi.

Kebijakan Ekonomi II

Selanjutnya, rilis paket kebijakan ekonomi II diumumkan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution. Dia memaparkan paket jilid II ini terkait dengan pembenahan izin investasi di dalam negeri. Paket kebijakan tersebut dikeluarkan lantaran dalam paket kebijakan pertama terlalu banyak peraturan yang diubah sehingga substansi dan dampaknya menjadi sedikit.

"Dengan paket yang jumlah peraturannya puluhan bahkan ratusan akhirnya penjelasan kita berubah menjadi angka. Yang dijelaskan Permennya berubah menjadi sekian. Jadi substansinya kurang," ungkapnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/9/2015).

Untuk itu, Jokowi memberikan arahan bahwa paket tersebut tidak perlu terlalu banyak, namun konkret dan dampaknya dirasakan masyarakat serta kalangan dunia usaha. Paket September II ini difokuskan untuk mempercepat layanan investasi di Tanah Air.

Darmin menjelaskan, izin investasi di Indonesia ini terbagi dalam dua kelompok yaitu kelompok investasi di kawasan industri, dan luar kawasan industri.

Selama ini, lanjut dia, butuh 526 hari untuk mengurus perizinan di kawasan industri, yang terdiri dari delapan hari untuk izin badan usaha, serta sisanya untuk mengurus 11 perizinan, termasuk untuk perizinan konstruksi.

"Dalam paket September II ini, investasi yang dilakukan di kawasan industri yang tadinya perizinan badan usaha delapan hari, dan 11 perizinan lainnya tidak diperlakukan sebagai izin lagi tapi sebagai standar atau sebagai syarat," bebernya.

Darmin meyakini bahwa izin investasi di kawasan industri akan jauh lebih cepat. Bahkan dia menyebutkan, proses perizinan investasi bisa selesai dalam waktu tiga jam.

Untuk merealisasikannya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) diminta memiliki notaris sendiri (inhouse notaris) agar investor tidak perlu bolak-balik mengurus akta ke notaris.

Kebijakan Ekonomi III

Dalam paket kebijakan ekonomi III ada dua poin besar yang dikeluarkan, yaitu mengenai penurunan tarif dan atau harga. Kedua, penyederhanaan izin pertanahan, bidang pertanahan untuk kegiatan penanaman modal.

"Untuk kelompok pertama, harga BBM, harga avtur, elpiji 12 kilogram, pertamax dan pertalite efektif turun sejak 2015. Sementara untuk harga gas industri akan ditetapkan sesuai kemampuan daya beli industri," ujar Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Hal tersebut lantaran, pemerintah perlu mengubah aturan mengenai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sebab, keputusan untuk menurunkan harga gas industri ini dilakukan dengan mengurangi penerimaan negara dari PNBP.

"Perlu digarisbawahi bahwa penurunan harga gas ini tidak mempengaruhi penerimaan dari bagian perusahaan gas kontrak karya. Ini yang dikurangi PNBP-nya dan biaya distribusinya. Jadi tolong dicatat lebih baik, karena dikira nanti dunia usaha dipaksa turun penerimaannya. Tidak, penerimaannya tidak berubah," terang Darmin.

Selanjutnya, untuk tarif listrik PT PLN (Persero) sebelumnya telah menerapkan tarif penyesuaian (adjustment) dan untuk pelanggan dengan tipe I3 dan I4 telah dilakukan penyesuaian. Dalam paket ini, BUMN kelistrikan tersebut juga menambah insentif dengan memberikan diskon harga pemakaian listrik untuk tengah malam.

"Terutama dari jam 23.00 hingga 08.00 pagi sebesar 30% dan seterusnya nanti akan dijelaskan Pak Sudirman," imbuhnya. (Baca: Ini Tiga Paket Kebijakan Ekonomi September I Jokowi).

Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini menuturkan, paket kebijakan jilid III ini juga mengubah kebijakan mengenai penerima kredit usaha rakyat (KUR). Sebelumnya, keluarga yang memiliki penghasilan tetap alias pegawai tidak bisa diberi KUR lantaran takut konsumtif.

"Tapi faktanya banyak pegawai, istrinya buka salon, warkop. Sehingga sepanjang digunakan untuk kegiatan produktif seperti itu maka KUR yang diberikan itu dikategorikan KUR produktif bukan konsumtif," tegas Darmin.

Poin berikutnya, lanjut dia, penyederhanaan izin pertanahan untuk bidang pertanahan untuk kegiatan penanaman modal dengan merevisi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 2 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria.

Dalam revisi tersebut, poin yang menyangkut pemberian hak atas tanah, hak guna usaha (HGU), pemberian hak, perpanjangan hak, dan pembaharuan hak akan disederhanakan dengan waktu yang lebih pendek.

Untuk permohonan HGU lahan seluas 200 hektare (ha) yang sebelumnya butuh waktu 30 hingga 90 hari disederhanakan menjadi hanya 20 hari kerja. Sementara untuk lahan di atas 200 ha menjadi 45 hari kerja.

Sementara, perpanjangan HGU lahan 200 ha yang sebelumnya 20 hingga 50 hari diperpendek menjadi tujuh hari kerja, dan 14 hari kerja untuk lahan di atas 200 ha.

"Perpanjangan hak penggunaan lahan, biasanya itu ada persyaratan lagi kalau ada perpanjangan. Ke depan itu disederhanakan. Perpanjangan kok masih dibikin ruwet. Kira-kira demikian logikanya," tandas Darmin.

Kebijakan Ekonomi IV

Pada paket kebijakan Ekonomi IV Menko Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, pemerintah memutuskan untuk menetapkan formula penentuan yang sederhana dan jelas untuk upah minimum provinsi (UMP). Ini bertujuan agar terbuka lapangan kerja seluas-luasnya dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.

"Kita juga harus memikirkan orang yang kerja. Jadi peningkatan kesejahteraan merupakan unsur berikutnya dari penetapan peraturan ini," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/10/2015).

Selain itu, sistem formulasi upah minimum ini juga menjadi bukti kehadiran negara dalam bentuk pemberian jaring pengaman sosial. Karena, dengan formula ini memastikan bahwa buruh tidak menerima jatah upah yang murah, dan pengusaha juga mendapatkan kepastian dalam berusaha.

"Dengan kebijakan ini dipastikan juga upah buruh naik setiap tahun. Karena ada isu naiknya lima tahun sekali. Naik tiap tahun dengan besaran yang terukur," tegas dia.

Darmin menyebutkan bentuk kehadiran negara terhadap masyarakat adalah dengan pengurangan beban pengeluaran hidup melalui kartu sakti Jokowi.

"Negara hadir dalam pembinaan dialog sosial tripartit antara pekerja dan pengusaha, sehingga tidak perlu membuang waktu dan tenaga setelah kita hitung melalui realisasinya," tuturnya.

Kebijakan kedua, sambung dia, terkait pemberian KUR yang sedianya telah tercantum dalam paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan sebelumnya. Penekanannya, dalam paket ini penerima kredit diubah dan akan diberikan kepada perorangan atau karyawan yang melakukan kegiatan usaha produktif.

"KUR bisa diberikan pada calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Bagaimanapun dia perlu biaya awal buat keluarga yang ditinggal, buat dia memulai, yang pasti dia bisa bayar," terangnya.

Kredit ini, juga bisa diberikan untuk anggota keluarga dari buruh yang berpenghasilan tetap dan melakukan kegiatan usaha produktif. Serta kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dan membuka usaha.

"Jadi, kalau suami melakukan pekerjaan sederhana bisa diberikan KUR, yang penting usahanya produktif dan seterusnya. Sejalan dengan itu juga bisa diberikan pada buruh yang di-PHK kemudian buka usaha," terang dia.

Terakhir, kebijakan ini juga menyinggung soal lembaga pembiayaan ekspor dalam hal ini Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang diminta fokus untuk melakukan pembiayaan pada usaha kecil dan menengah (UKM).

"Aturan mainnya diubah dari aturan bank menjadi aturan lembaga keuangan. Supaya kemampuannya meminjamkan menjadi lebih banyak," tandas Darmin.

Kebijakan Ekonomi V

Paket kebijakan ekonomi V fokus pada pemberian insentif keringanan perpajakan melalui penghilangan pajak berganda, serta penilaian kembali aset yang dimiliki perusahaan (revaluasi aset).

Menko Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, kebijakan revaluasi aset ini dapat dilakukan untuk keseluruhan ataupun sebagian aset yang dimiliki perusahan. Bahkan, perusahaan yang memiliki pembukuan dan memiliki penerimaan dalam mata uang dolar Amerika Serikat (USD) juga diizinkan untuk melakukan revaluasi aset.

"Dalam aturan perpajakan kita dahulu, perusahaan yang pembukaan keuangannya USD dan itu perusahaan yang memang sebagian besar penerimaannya dalam USD, dan dia minta izin ke dirjen pajak untuk revaluasi aset, tapi biasanya dia tidak boleh," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Menurut Darmin, revaluasi aset kini diperbolehkan untuk perusahaan dengan pembukuan USD karena sejatinya penurunan nilai aset tidak hanya terpengaruh oleh kurs, namun sudah banyak yang terpengaruh inflasi. Sebab itu, revaluasi aset akan meningkatkan kapasitas dan performa finansial dalam jumlah yang signifikan.

"Bahkan pada tahun berikutnya bisa membuat profit lebih besar. Kalau ada revaluasi aset, jumlah asetnya meningkat. Katakan meningkat 100%, 200%. Bisa juga lebih. Itu berarti depresiasi dia ke depan makin besar," terang Darmin.

Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini menuturkan, depresiasi tersebut dalam proses ujungnya akan membuat profit perusahaan akan naik. "Depresiasi itu biaya yang tidak dikeluarkan rupiah. Kalau biayanya, pengurang yang tidak dikeluarkan rupiahnya membesar, itu dalam proses ujungnya, sebenarnya profit dia naik, uang rupiah dia yang tidak hilang naik. Profit meningkat," terang Darmin.

Poin kedua, lanjut Darmin, mengenai penghilangan pajak berganda untuk kontrak investasi kolektif (KIK) atau di Singapura dikenal sebagai Real Estate Investment Trust (REIT). Penghilangan pajak berganda ini tidak hanya berlaku untuk perusahan real estate, tapi juga untuk seluruh perusahan infrastruktur termasuk jalan tol dan kompleks pelabuhan.

Kebijakan EKonomi VI

Untuk paket kebijakan ekonomi VI, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, poin pertama mengenai upaya menggerakkan perekonomian di wilayah pinggiran, melalui pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK).

"Secara sederhananya, melalui paket ini ada beberapa kawasan di daerah itu ditetapkan menjadi KEK," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/11/2015).

Tujuan utamanya, lanjut Darmin, mengelola sumber daya yang ada di wilayah KEK tersebut dan sekitarnya. "Walaupun kegiatan itu yang tidak termasuk sumber daya utama di daerah itu, tetap diberikan perhatian walaupun fasilitasnya lebih rendah," imbuh dia.

Menurutnya, ada delapan kawasan ekonomi yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) menjadi wilayah khusus yang akan dikembangkan. Delapan kawasan tersebut antara lain:

1. KEK Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara
2. KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur
3. KEK Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah
4. KEK Morotai, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara
5. KEK Tanjung Api-Api, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan
6. KEK Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang, Banten
7. KEK Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
8. KEK Belitung, Kota Belitung, Sulawesi Utara.

"Dari delapan kawasan itu, dua di antaranya pengoperasiannya sudah dicanangkan Presiden Jokowi pada 2015. Sudah beberapa bulan lalu, tetapi yang namanya fasilitas yang diberikan baru tuntas pembahasannya sekarang ini," jelasnya.

Paket kedua, lanjut Darmin, terkait penyediaan sumber daya air menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut UU Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

"Putusan MK itu selain menyatakan UU lama Nomor 11 tahun 1974 menjadi berlaku, itu ada sejumlah prinsip. Ada enam prinsip yang ditetapkan MK," ungkapnya.

Paket Kebijakan
Kebijakan EKonomi VII


Menko bidang Perekonomian ‎Darmin Nasution memaparkan, poin pertama paket kebijakan jilid VII terkait program izin investasi tiga jam yang sebelumnya hanya pengurusan empat izin dinaikkan menjadi delapan izin.

"‎Izin investasi yang tiga jam itu, yang tadinya empat izin yang diperoleh selama tiga jam, kemudian dinaikkan jadi delapan izin dan tetap selama 3 jam," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/12/2015).

Poin kedua, pemerintah memberikan keringanan Pajak Penghasilan ‎(PPh) pasal 21 untuk karyawan yang bekerja di industri padat karya. Keringanan tersebut diberikan selama jangka dua tahun dan nanti akan bisa dievaluasi jika dianggap perlu diperpanjang.

Untuk mempertegas keringanan ini, pemerintah akan segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP). ‎Sehingga, wajib pajak (WP) yang memenuhi persyaratan industri padat karya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas tersebut.

Adapun syarat yang harus dipenuhi perusahaan padat karya agar karyawannya dapat mengajukan keringanan tersebut, antara lain, menggunakan tenaga kerja Indonesia paling sedikit 5.000 orang, menyampaikan daftar pegawai yang akan diberikan keringanan, serta hasil produksi yang diekspor minimal 50% berdasarkan hasil produksi dari tahun sebelumnya.

‎"Keringanan diberikan untuk lapisan penghasilan kena pajak sampai Rp50 juta. Jadi jangan yang tinggi-tinggi gajinya. Pemanfaatan fasilitas subsidi PPh ini tidak berbarengan atau diberikan setelah ada fasilitas lain yang bersangkutan dengan pajak," terang Darmin.

Poin ketiga, perubahan PP Nomor 18 tahun 2015 tentang PPh untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu atau daerah tertentu, dengan diberikan fasilitas tax allowance.

Melalui fasilitas ini, perusahaan tertentu yang investasinya 100, maka perhitungan pajaknya hanya akan dikenakan 95. Fasilitas tersebut diberikan selama enam tahun.‎ Selain itu, perusahaan tertentu tersebut juga akan ada pengurangan dividen yang dibayarkan sebagai subjek pajak luar negeri.

Kebijakan Ekonomi VIII

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyampaikan, paket kebijakan ekonomi VIII dikeluarkan untuk mengantisipasi perkembangan dan daya kompetitif pemerintah di pasar ekonomi dalam negeri dan global. Terlebih, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah di depan mata.

"Karena kita harus siap menyambut MEA dan pemerintah sedang menyiapkan bergabung dengan berbagai hal. Waktunya untuk berbenah dalam kepemimpinan Pak Darmin di Kemenko Perekonomian. Akan ada paket kebijakan yang disampaikan," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/12/2015).

Dia menyebutkan, ada tiga poin dalam paket kebijakan ekonomi ini. Di antaranya mengenai pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat nasional dengan skala 1:50.000, membangun ketahanan energi melalui percepatan pengembangan dan pembangunan kilang minyak di dalam negeri, dan ketiga terkait insentif penerbangan nasional untuk perusahaan jasa pembelian pesawat.

"Ini telah disiapkan pemerintah. Mudah-mudahan paket 8 ini akan semakin membuat daya saing ekonomi kita makin baik. Terbukti ketika kemarin The Fed naikkan bunga, ketahanan ekonomi makin baik," pungkasnya.

Kebijakan Ekonomi IX

Untuk paket kebijakan jilid IX terdiri dari tiga poin, yaitu berkaitan dengan percepatan pembangunan infrastruktur tenaga listrik, stabilisasi harga daging, dan peningkatan sektor logistik desa dan kota.

"Paket kebijakan ekonomi IX diumumkan hari ini, 27 Januari. Ada tiga kelompok. Soal logistik ada lima peraturan yang akan di breakdown oleh Pak menko perekonomian," ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/1/2016).

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menerangkan, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tenaga listrik, pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres).

Selain demi memenuhi kebutuhan listrik untuk rakyat, pembangunan infrastruktur ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan rasio elektrifikasi.

"Sampai 2015, kapasitas listrik terpasang di Indonesia mencapai 53 gigawatt (GW) dengan energi terjual mencapai 220 terrawatt hour (TWH). Rasio elektrifikasi saat ini 87,5%. Untuk mencapai rasio elektrifikasi hingga 97,2% pada 2019, diperlukan pertumbuhan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan 8,8% per tahun. Ini berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 6% per tahun dengan asumsi elastisitasi 1,2%," terang dia.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak