alexa snippet

Harga Melambung di Tahun Ayam Api

Harga Melambung di Tahun Ayam Api
Kenaikan tarif listrik, harga BBM, kenaikan biaya pengurusan STNK dan BPKB, ditambah lonjakan harga cabai bak hililintar di siang bolong mengawali tahun Ayam Api. Grafis/SINDOnews
A+ A-
HARAPAN besar masyarakat, tahun 2017 menjadi tahun penghidupan yang lebih baik terganjal kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang menaikkan sejumlah tarif nyaris bersamaan. Kenaikan tarif listrik, harga bahan bakar minyak (BBM), hingga kenaikan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pengurusan Kendaraan Bermotor (BPKB) bagi masyarakat bak hililintar di siang bolong.

Memasuki awal tahun (shio) Ayam Api, mata masyarakat dibuat semakin pedas dengan lonjakan harga cabai di sejumlah daerah. Harga salah satu komoditas pangan penting bagi masyarakat Indonesia ini sempat bergejolak hingga melampaui Rp100.000 per kilogram (kg).

Di sisi lain, sejumlah anggota DPR menolak keras kenaikan tarif listrik dan bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan itu dinilai semakin menekan rakyat kecil dan mengurangi daya beli masyarakat yang ujungnya mematikan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta menambah angka pengangguran. ”Pemerintah harus memikirkan lebih panjang lagi karena masyarakat mengalami beban ekonomi yang cukup berat, cabai rawit saja sampai Rp100.000/kg,” ujar Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.

Dia menjelaskan, jika masyarakat menengah bawah tidak mempunyai kemampuan untuk mengonsumsi produk dan jasa dalam negeri, tingkat kesejahteraannya akan menurun. Selanjutnya, perusahaan, pabrik dan UMKM juga terimbas. ”Kalau bangkrut akan ada PHK dan memperkeruh keadaan,” ujarnya.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, Fraksi PKS DPR keberatan dan meminta pemerintah mengevaluasi kembali dengan menimbang kondisi riil masyarakat yang saat ini dalam kondisi ekonomi sulit.

”Kami menilai dari berbagai indikator ekonomi dan kesejahteraan, rakyat masih sulit secara ekonomi, angka pengangguran masih tinggi, sementara daya beli masyarakat masih rendah,” katanya.

Menurut Jazuli, tidak bijak jika beban ekonomi rakyat ditambah dengan kenaikan harga BBM dan tarif listrik. Untuk itu, dia meminta kepada Presiden Jokowi membatalkan atau menunda kenaikan harga BBM dan tarif listrik.

Di lain pihak, Bank Indonesia (BI) menilai kenaikan harga barang yang diatur pemerintah (administered price) perlu ditata agar tidak mendongkrak inflasi secara cepat dan menimbulkan gejolak di masyarakat.

”Kami melihat risiko inflasi pada tahun ini ada pada kenaikan administered price seperti kenaikan tarif listrik 900 va,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung.

Dia memandang pengurangan subsidi tersebut secara positif karena pemerintah berupaya mengalihkan subsidi yang menyasar barang menjadi orang. Hal ini disebutnya bisa membuat subsidi yang digelontorkan lebih tepat sasaran. ”Tapi memang untuk menghindari inflasi yang terlalu tinggi sequencing-nya perlu dilakukan dengan baik sehingga tidak menumpuk di satu tahun,” katanya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, langkah memangkas subsidi listrik 900 va memiliki dampak besar terhadap masyarakat. Dia pun menilai, hal itu bisa menggerus daya beli masyarakat. ”Tarif listrik 900 va walaupun sebagian besar katanya digunakan untuk rumah-rumah indekos, tapi kan yang terkena bebannya adalah konsumen penghuni rumah indekos,” katanya.

Eko menyebut, kenaikan tersebut akan mendorong belanja energi masyarakat. Sebagai imbasnya, masyarakat cenderung akan mengurangi pos belanja yang lain. ”Jadi ini magnitudo-nya besar. Apalagi kondisi ekonomi belum begitu bagus,” ucap Eko.

Menanggapi hal itu, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menjelaskan, tidak ada kenaikan tarif listrik untuk pelanggan yang tidak mampu. Pelanggan listrik berdaya 450 volt ampere (VA) tetap menerima subsidi 100%.
halaman ke-1 dari 7
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top