Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Indonesia Untung AS Hengkang dari TPP
Indonesia Untung AS Hengkang dari TPP
A
A
A
JAKARTA - Kepala Ekonom Treasury & Capital Market CIMB Niaga Adrian Panggabean menilai, keputusan Presiden AS Donald Trump hengkang dari blok kerja sama lintas pasifik (Trans Pacific Partnership/TPP) perlu disikapi positif oleh Indonesia. Hengkanya AS dari TPP justru dapat menjadi keuntungan bagi perdagangan di Tanah Air.
(Baca: Trump Teken Perintah AS Resmi Keluar dari TPP)
Vietnam merupakan salah satu negara di ASEAN yang menandatangani kerja sama TPP bersama 11 negara lain termasuk AS di Selandia Baru pada 14 Februari 2016. Total anggota yang menandatangani perjanian TPP ada 12 negara yaitu Australia, Brunei, Kanada, Chile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Amerika Serikat dan Vietnam.
Dia mengungkapkan, TPP sebelumnya dijadikan senjata oleh Vietnam untuk mengalahkan produk ekspor Indonesia ke AS. Sebab, dengan menjadi anggota maka produk Vietnam yang akan masuk ke AS tidak dikenakan bea masuk.
Negara anggota TPP akan mendapatkan fasilitas perdagangan cukup menjanjikan yakni penghapusan semua tarif perdagangan. "Yang diuntungkan dari TPP mungkin negara seperti Vietnam. Karena dalam global value chance-nya, Vietnam diuntungkan," kata dia di Hotel The Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (26/1/2017).
Dengan hengkangnya AS dari TPP, maka insentif yang dinikmati Vietnam selama ini sudah tidak berlaku lagi. Produk dari Vietnam yang akan masuk ke AS akan dikenakan bea masuk yang sama dengan produk dari Indonesia.
"Dengan tarik dirinya AS dari TPP mungkin Indonesia malah diuntungkan. Karena global value chance yang menguntungkan Vietnam sekarang mungkin menguntungkan Indonesia," imbuhnya.
Terlepas dari hal itu, Adrian menuturkan, sejatinya janji-janji politik yang disampaikan Trump dalam pidato kampanyenya akan sulit direalisasikan seluruhnya. Sebab, akan ada benturan-benturan yang menyebabkan kebijakan tersebut sulit untuk diimplementasikan.
"Ada probabilita di mana beberapa janji politiknya akan sulit direalisasikan. Misalnya membawa manufaktur AS akan sulit. Karena faktor yang disampaikan tadi misalnya dolar terlampau kuat, tenaga kerja enggak ada, ekosistem enggak ada," tuturnya.
(Baca: Trump Teken Perintah AS Resmi Keluar dari TPP)
Vietnam merupakan salah satu negara di ASEAN yang menandatangani kerja sama TPP bersama 11 negara lain termasuk AS di Selandia Baru pada 14 Februari 2016. Total anggota yang menandatangani perjanian TPP ada 12 negara yaitu Australia, Brunei, Kanada, Chile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Amerika Serikat dan Vietnam.
Dia mengungkapkan, TPP sebelumnya dijadikan senjata oleh Vietnam untuk mengalahkan produk ekspor Indonesia ke AS. Sebab, dengan menjadi anggota maka produk Vietnam yang akan masuk ke AS tidak dikenakan bea masuk.
Negara anggota TPP akan mendapatkan fasilitas perdagangan cukup menjanjikan yakni penghapusan semua tarif perdagangan. "Yang diuntungkan dari TPP mungkin negara seperti Vietnam. Karena dalam global value chance-nya, Vietnam diuntungkan," kata dia di Hotel The Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (26/1/2017).
Dengan hengkangnya AS dari TPP, maka insentif yang dinikmati Vietnam selama ini sudah tidak berlaku lagi. Produk dari Vietnam yang akan masuk ke AS akan dikenakan bea masuk yang sama dengan produk dari Indonesia.
"Dengan tarik dirinya AS dari TPP mungkin Indonesia malah diuntungkan. Karena global value chance yang menguntungkan Vietnam sekarang mungkin menguntungkan Indonesia," imbuhnya.
Terlepas dari hal itu, Adrian menuturkan, sejatinya janji-janji politik yang disampaikan Trump dalam pidato kampanyenya akan sulit direalisasikan seluruhnya. Sebab, akan ada benturan-benturan yang menyebabkan kebijakan tersebut sulit untuk diimplementasikan.
"Ada probabilita di mana beberapa janji politiknya akan sulit direalisasikan. Misalnya membawa manufaktur AS akan sulit. Karena faktor yang disampaikan tadi misalnya dolar terlampau kuat, tenaga kerja enggak ada, ekosistem enggak ada," tuturnya.
(izz)
Explore More