Kurangi Polusi Udara Jakarta, PNS Pemda hingga Kementerian Bakal WFH Lagi
Senin, 14 Agustus 2023 - 14:27 WIB
loading...
Penerapan kebijakan work from home (WFH) untuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Jakarta, baik pegawai Pemda (Pemerintah Daerah) maupun PNS Kementerian tengah dikaji sebagai upaya untuk mengurangi polusi udara Jakarta. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Penerapan kebijakan work from home ( WFH ) untuk para Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) di Jakarta, baik pegawai Pemda (Pemerintah Daerah) maupun PNS Kementerian tengah dikaji sebagai upaya untuk mengurangi polusi udara Jakarta . Pj Gubernur DKI Heru Budi mengatakan, kemungkinan kantor pemerintah nantinya hanya akan di isi 40% dari total pegawainya.
Harapannya kebijakan tersebut bisa mengurangi jumlah masyarakat yang mengunakan kendaraan di Jakarta dan polusi udara bisa ditekan. Baca Juga: Jokowi Dorong Pelaksanaan WFH hingga Rekayasa Cuaca Perbaiki Kualitas Udara di Jabodetabek
"Kami membahas terkait dengan WFH untuk mengurangi transportasi yang digunakan oleh PNS DKI Jakarta, artinya WFH 50% - 50%, atau 40% dan 60% untuk mengurangi kegiatan di Pemda, kementerian lain juga kita minta untuk WFH," ujar Heru Budi dalam keterangan pers Peningkatan Kualitas Udara Kawasan Jabodetabek, Senin (14/8/2023).
Baca Juga: Polusi Udara di Jakarta, Jokowi: Solusinya Geser ke Ibu Kota Nusantara
Heru mengaku saat ini kebijakan tersebut tengah dikaji, dan diminta untuk kembali menghadap Presiden kurun waktu 2 Minggu ke depan dan segera menetapkan kebijakan dalam rangka penurunan polusi udara di Jakarta.
"Barusan baru membahas aksi kedepan untuk mengurangi polusi udara di Jakarta, pertama tugas diberikan kepda menteri dan pejabat daerah, dan bertemu kembali 2 Minggu," lanjutnya.
Selain itu, Heru Budi juga menghimbau kepada masyarakat yang mempunyai kendaraan pribadi dengan kapasitas mesin di atas 2.400 cc bisa menggunakan bahan bakar Pertamax Turbo. Sebab bahan bakar jenis itu dinilai lebih bersih mengeluarkan emisi, jika dibandingkan bahan bakar lain.
"Pencemaran udara kan tidak bisa dibebankan ke pemerintah saja, karena berdasarkan data tadi kendaraan bermotor lah yang 50% menyumbang emisi gas buang yang buruk. Maka kalau dari pabrikan sudah harus menggunakan bahan bakar euro 4, kita masyarakat harus disiplin," pungkasnya.
Harapannya kebijakan tersebut bisa mengurangi jumlah masyarakat yang mengunakan kendaraan di Jakarta dan polusi udara bisa ditekan. Baca Juga: Jokowi Dorong Pelaksanaan WFH hingga Rekayasa Cuaca Perbaiki Kualitas Udara di Jabodetabek
"Kami membahas terkait dengan WFH untuk mengurangi transportasi yang digunakan oleh PNS DKI Jakarta, artinya WFH 50% - 50%, atau 40% dan 60% untuk mengurangi kegiatan di Pemda, kementerian lain juga kita minta untuk WFH," ujar Heru Budi dalam keterangan pers Peningkatan Kualitas Udara Kawasan Jabodetabek, Senin (14/8/2023).
Baca Juga: Polusi Udara di Jakarta, Jokowi: Solusinya Geser ke Ibu Kota Nusantara
Heru mengaku saat ini kebijakan tersebut tengah dikaji, dan diminta untuk kembali menghadap Presiden kurun waktu 2 Minggu ke depan dan segera menetapkan kebijakan dalam rangka penurunan polusi udara di Jakarta.
"Barusan baru membahas aksi kedepan untuk mengurangi polusi udara di Jakarta, pertama tugas diberikan kepda menteri dan pejabat daerah, dan bertemu kembali 2 Minggu," lanjutnya.
Selain itu, Heru Budi juga menghimbau kepada masyarakat yang mempunyai kendaraan pribadi dengan kapasitas mesin di atas 2.400 cc bisa menggunakan bahan bakar Pertamax Turbo. Sebab bahan bakar jenis itu dinilai lebih bersih mengeluarkan emisi, jika dibandingkan bahan bakar lain.
"Pencemaran udara kan tidak bisa dibebankan ke pemerintah saja, karena berdasarkan data tadi kendaraan bermotor lah yang 50% menyumbang emisi gas buang yang buruk. Maka kalau dari pabrikan sudah harus menggunakan bahan bakar euro 4, kita masyarakat harus disiplin," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
