Sri Mulyani Singgung Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pemda

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong kualitas pengelolaan anggaran pemerintah daerah dapat terus ditingkatkan. Pasalnya efektivitas pengelolaan anggaran di daerah menjadi salah satu penentu laju pengentasan kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan.

“Saya mengajak banyak sekali pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas pengelolaan anggaran melalui pelayanan publik yang baik yaitu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan,” ujar dia saat memberikan sambutan peluncuran laporan ketimpangan Menuju Indonesia yang Setara oleh Oxfam In Indonesia dan di Hotel Aryaduta Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (23/2/2017).

Menurutnya alokasi dana transfer ke daerah tahun ini sudah lebih besar daripada alokasi untuk belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) negara. Pagu belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 adalah Rp2.080,5 triliun.

Alokasi untuk pemerintah pusat Rp1.315 triliun yang terdiri dari belanja non kementerian dan lembaga negara senilai Rp552 triliun serta belanja kementerian dan lembaga negara senilai Rp763 triliun. Adapun alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa Rp764,9 triliun. Dana desa sendiri alokasinya adalah Rp60 triliun.

“Porsi belanja antara pemerintah dengan pemerintah daerah sudah sama. Sebab itu intervensi kebijakan fiskal pemerintah menjadi penting bagi pemerintah daerah,” tandasnya.

Dengan proporsi semacam itu, risiko kualitas belanja negara mulai bergeser ke pemerintah daerah sehingga perlu intervensi sejak dini dari pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah membuat formula dana transfer berbasis disiplin kinerja.

Disamping itu pihaknya juga mengajak Lembaga Swadaya Masyarakat (Non Government Organisation/NGO) bersama-sama mengawasi supaya pengelolaan anggaran di daerah lebih efisien dan efektif guna mencapai pengentasan kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan.

Dia mengatakan periode 2013-2015 penurunan kemiskinan merosot cukup tajam dengan angka kemiskinan sekarang masih sekitar 10%. Kantong kemiskinan Indonesia terkonsentrasi di daerah pedesaan tersebar di pulau-pulau di luar Jawa terbesar berada di Papua dan Maluku. Ketimpangan itu cukup besar jika dibandingkan di Pulau Jawa.

“Paling tidak presiden dan seluruh kabinet mengenali bahwa masalah ketimpangan ini merupakan masalah utama bukan hal yang bisa dikesampingkan. Masalah ini menjadi pusat perhatian kebijakan pemerintah,” paparnya.