Target Pertumbuhan 6,1%, Jokowi Minta RAPBN 2018 Disusun Kredibel

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar penyusunan kapasitas fiskal dan pagu indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2018 disusun realistis dan kredibel. Hal ini disampaikan saat sidang kabinet paripurna paripurna tentang Kapasitas Fiskal (Resource Envelopes) dan Pagu Indikatif RAPBN 2018, serta Peningkatan Peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Tahun 2018,

"Perbaikan ekonomi dunia, kita juga harus berani meningkatkan target pertumbuhan ekonomi pada 2018 kira-kira 5,4-6,1%. Untuk itu saya kira semua kementerian harus kerja keras dan lakukan langkah konkret, jangan bekerja rutinitas, monoton, linier, bussiness as usual, ini harus ditekankan pada jajaran di bawah kita agar betul-betul angkah-langkah konkret itu ada," tutur Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/3/2017).

Lebih lanjut dia menekankan pagu indikatif RAPBN 2018, harus disusun matang oleh kementerian/lembaga terkait. Menurutnya ada tiga hal penting untuk merealisasikan ini, yakni yang pertama masalah perencanaan dan target yang realistis. Kedua, meningkatkan rasio perpajakan terhadap PDB menjadi sekitar 11% dan ketiga, yang berkaitan penajaman program prioritas tahun 2018.

Sementara terkait easy of Doing Business, Jokowi sangat berharap ada perbaikan target pertumbuhan ekonomi, khususnya dibidang usaha. Maka itu, dia menginginkan perencanaan yang matang untuk meningkatkan kepercayaan usaha Indonesia di mata dunia. ‎"Artinya ini persiapan menuju peningkatan easy of doing bussines," paparnya.

Jokowi juga menjelaskan, terkait program pemerataan ekonomi, dirinya berharap sertifikasi dan pembagian lahan secepatnya dilakukan pematangan oleh kementerian terkait seperti Kementerian Agraria dan Kementerian Lingkungan Hidup. Dia kerap mengingatkan masalah redistribusi aset dan reforma agraria, pasalnya masalah ini sudah ditunggu lama oleh masyarakat.

‎"Di samping itu yang berkaitan dengan pemerataan ekonomi, juga penting adalah pendampingan setelah diberi itu apa yang akan dilakukan. Ini ada pendampingan dari BUMN yang terkait dengan ini, misal PTP, BRI, ini bisa dilakukan dengan cepat, masyarakat akan mendapatkan manfaat yang sangat bai‎k," terang dia.