alexa snippet

Freeport sang Pemenang

Freeport sang Pemenang
Bak sebuah film drama seri, aksi para aktor di setiap rezim pemerintahan ending ceritanya selalu dimenangkan PT Freeport Indonesia. Foto/Ilustrasi
A+ A-
LANGKAH sejumlah pihak mengembalikan kekayaan mineral di tanah Papua bagi kemakmuran rakyat selalu berakhir pada kembalinya kepentingan PT Freeport Indonesia. Bak sebuah film drama seri, aksi para aktor di setiap rezim pemerintahan ending ceritanya selalu dimenangkan Freeport.

Seri terbaru, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan merevisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 5 tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral dalam Negeri. Melalui beleid tersebut, perusahaan tambang pemegang kontrak karya seperti PT Freeport Indonesia bisa melenggang ekspor konsentrat dengan mengantongi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sementara.

Dalam aturan itu, perusahaan pertambangan bisa mengajukan permohonan IUPK kepada Menteri ESDM dan persetujuan akan dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberikan IUPK operasi produksi hingga berakhirnya jangka waktu kontrak karya. Kedua, pemberian IUPK dalam jangka waktu tertentu untuk kelanjutan operasi.

Jadi, saat IUPK diterbitkan, perusahaan tambang masih dapat memegang ketentuan dalam KK serta dokumen kesepakatan lainnya dengan pemerintah. Setelah jangka waktu berakhir dan pemegang KK sepakat menerima IUPK, maka kontrak karya dan dokumen lainnya akan gugur dan tidak lagi berlaku. Namun, jika tidak tercapai kesepakatan dalam IUPK selama masa waktu tersebut maka perusahaan dapat kembali menggunakan kontrak karya hingga masa waktu berakhir.

Pakar Hukum Sumber Daya Alam (SDA) dari Universitas Tarumanegara Ahmad Redi menilai, revisi beleid tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah kalah melawan kedigdayaan Freeport di Indonesia. Menurutnya, perubahan Permen ESDM Nomor 5 tahun 2017 tersebut menegaskan pemerintah selalu gagal bernegosiasi dengan raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut. Revisi ini juga menjadi bukti telah terjadi hasil negosiasi win-lose solution, dan pemerintah selalu berada di pihak yang kalah.

"Tradisi kalahnya pemerintah atas kehendak Freeport ini terjadi sejak ruang negosiasi muncul 2009 melalui ketentuan Pasal 169 huruf b UU Minerba. Dan, berkali-kali pemerintah di pihak yang kalah dan Freeport di pihak yang menang," ujarnya, saat berbincang dengan SINDOnews di Jakarta, Selasa (11/4/2017).

Dia mengatakan, Freeport selama ini tidak pernah mau mengikuti aturan pemerintah. Sementara pemerintah selalu mengakomodasi keinginan perusahaan tambang kelas kakap tersebut.

Gertakan arbitrase Freeport terbukti membuat pemerintah ciut. Revisi aturan yang mengakomodir kemauan Freeport tersebut tidak dibenarkan dalam rezim Undang-Undang (UU) Minerba. Keputusan pemerintah pun dinilai cacat hukum.

Pasalnya, relaksasi ekspor konsentrat merupakan hal yang dilarang dalam UU Minerba. Tak hanya itu, adanya dua rezim kontrak dan izin yang berbeda juga tidak dibenarkan dalam UU Minerba. "Atas kegiatan yang sama terdapat rezim kontrak dan izin pada saat bersamaan, juga tidak sesuai UU Minerba," tegasnya.

"Materi muatan Permen merupakan materi muatan UU atau Perppu. Artinya pembentukan tidak taat asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Akhirnya, terbukti kembali bahwa heroisitas Menteri ESDM hanya semu belaka. Berkali-kali Kementerian ESDM tak berkutik melawan Freeport," kata Redi.

Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI Rofy Munawar menilai, keputusan pemerintah menerbitkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sementara kepada PT Freeport Indonesia dkk berpotensi menimbulkan diskriminasi industrial dan cacat hukum dalam pelaksanaannya.

IUPK sementara tersebut dikeluarkan pemerintah untuk memberikan dispensasi kepada Freeport agar tetap dapat melakukan ekspor konsentrat selama 8 bulan hingga 10 Oktober 2017. "Dalam UU minerba tidak dikenal istilah 'IUPK Sementara', karena hanya mengenal IUPK, KK dan IUP. Atas dasar regulasi apa pemerintah memberikan izin kepada PT FI?" dalam keterangan tertulis kepada SINDOnews.

Politikus PKS ini menyebutkan, sesungguhnya dengan keluarnya kebijakan IUPK sementara tidak ada jaminan pasti dari Freeport pada akhirnya akan mengikuti seluruh klausul yang diminta dalam negosiasi sebelumnya.
halaman ke-1 dari 3
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top