Perjanjian Dagang Trans Pasifik Tetap Lanjut Tanpa Trump

HANOI - Menteri-menteri perdagangan Asia-Pasifik telah sepakat untuk meneruskan perjanjian perdagangan Kemitraan Trans Pasifik (TPP), meskipun tanpa Amerika Serikat (AS) setelah Presiden Donal Trump menyatakan mundur. Trump memutuskan hengkang dari perjanjian 12 negara tersebut pada awal Januari lalu, dengan alasan melindungi pekerja Amerika.

Seperti dilansir BBC, pertemuan di Vietnam antara menteri-menteri perdagangan berkomitmen untuk mendapatkan kesepakatan dan kembali ke jalur. Selain itu para perwakilan negara-negara yang tergabung dalam TPP juga menyatakan siap mendukung AS untuk memperbaharui kesepakatan setiap saat. Tawaran untuk menghidupkan kembali TPP yang akan mencakup 40% dari ekonomi global dipimpin oleh Menteri perdagangan dari Jepang, Australia, dan Selandia Baru.

Menteri Perdagangan Selandia Baru Todd McClay mengatakan dari negara tersisa yang berjumlah 11 masih berminat dengan TPP serta membuka diri atas kemungkinan negara-negara lain ikut bergabung dengan syarat mereka memenuhi standar tinggi tenaga kerja dan proteksi lingkungan sebagai mana dituntut kemitraan. Bahkan mereka masih mendorong AS untuk kembali masuk, meski telah mundur dari kesepakatan perdagangan bebas bilateral itu.

Sejak AS mundur, Jepang dan Selandia Baru terus berusaha menghidupkan kembali kesepakatan itu. Dalam formatnya terakhirnya, TPP menuntut partisipasi AS sebelum mulai diberlakukan. Sementara meskipun pintu tetap terbuka bagi AS untuk bergabung dalah pakta tersebut, perwakilan dagang Robert Lighthizer mengatakan ia tidak akan kembali ke TPP.

"Amerika Serikat telah menarik keluar dari TPP dan tidak mungkin mengubah keputusan tersebut. Presiden (Donald Trump) sudah menbuat keputusan dan saya pasti setuju dengan negosiasi bilateral yang lebih baik bagi Amerika Serikat daripada negosiasi multilateral," tegasnya.

11 Negara tersisa yang mendorong kesepakatan TPP tetap berlangsung adalah Jepang, Kanada, Australia, Selandia Baru, Singapura, Mexico, Peru, Chile, Vietnam, Malaysia dan Brunei. Mundurnya AS, telah memaksa negara-negara yang masih terlibat untuk mengubah peraturan bagi setiap kesepakatan perdagangan, dan ukurannya akan jauh lebih kecil karena tanpa keterlibatan ekonomi terbesar di dunia. Tercatat jumlah ini hanya mewakili 13,5% ekonomi dunia.