BI dan PUPR Kerja Sama Tingkatkan Pembayaran Tol Non Tunai

Rabu, 31 Mei 2017 - 11:34 WIB
BI dan PUPR Kerja Sama Tingkatkan Pembayaran Tol Non Tunai
BI dan PUPR Kerja Sama Tingkatkan Pembayaran Tol Non Tunai
A A A
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyepakati memperluas kerja sama dalam meningkatkan elektronifikasi di jalan tol melalui pembayaran non tunai atau menggunakan kartu. Tujuannya menciptakan layanan non tunai yang aman, cepat dan efisien sehingga memberi nilai tambah bagi masyarakat dan operator jalan tol.

Hal tersebut tertuang dalam salah satu butir kerja sama BI dan PUPR yang ditandatangani Gubernur BI Agus DW Martowardojo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. "Kami menyambut baik sinergi antara kedua institusi ini untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Seperti yang kita rasakan, pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia begitu luar biasa," ujar Agus di Jakarta, Rabu (31/5/2017).

Agenda elektronifikasi jalan tol di Indonesia saat ini menjadi begitu penting, mengingat sasaran akhir pengembangan jalan tol yang berupa penerapan Multi Lane Free Flow (MLFF). MLFF yaitu proses pembayaran tol tanpa henti atau pengguna jalan tol tidak harus menghentikan kendaraan di gerbang tol.

Tahapan menuju pengembangan MLFF tersebut harus didahului dengan terwujudnya perilaku pengguna jalan tol yang sudah terbiasa dengan pembayaran non tunai, antara lain dengan penggunaan kartu elektronik dan melalui sosialisasi bersama secara nasional. Selain itu, diperlukan pula infrastruktur pembayaran non tunai yang sudah terintegrasi antar ruas jalan tol.

"Ini akan bawa manfaat bagi pengguna dan operator tol. Dari sisi pengguna akan beri rasa aman, akurat sesuai tarif, dan proses transaksi lebih cepat serta nyaman," tutur Agus.

Selain kesepakatan terkait elektronifikasi jalan tol, disepakati pula penerapan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) untuk layanan keuangan di lingkup Kementerian PUPR. Kerja sama juga disepakati dalam penerapan kewajiban penggunaan rupiah di wilayah NKRI, sesuai ketentuan yang diterbitkan Bank Indonesia pada 2015.

Koordinasi yang harmonis antara keduanya diharapkan dapat semakin meningkatkan kinerja kedua lembaga dan mendukung pencapaian tugas, termasuk terjaganya stabilitas ekonomi dengan pertumbuhan yang berkesinambungan.

"Salah satu Kementerian kebanggaan kita Kementerian PUPR. Jadi, kita semua mengikuti bagaimana periode terakhir ini komitmen bangun jalan, jembatan, bendungan, perumahan, itu semua dilakukan dengan sangat sistematis dan terobosan yang sangat membanggakan," pungkasnya.
(ven)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 1.6250 seconds (0.1#10.140)