alexametrics

IAP DKI: Pengembangan Kawasan TOD Harus Ada Aturan Jelas

loading...
IAP DKI: Pengembangan Kawasan TOD Harus Ada Aturan Jelas
Kawasan Transit Oriented Development harus ada aturan jelas. Foto/treehugger.com
A+ A-
JAKARTA - Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) DKI Jakarta, menekankan perlunya pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) memiliki aturan yang jelas untuk menghindari penyalahgunaan pembangunan oleh para pemilik modal dan menjamin keberpihakan publik atas penyediaan hunian terjangkau, fasilitas publik seperti pedestrian, hingga ruang terbuka hijau (RTH).

Ketua IAP DKI Jakarta bidang Properti dan Permukiman, Meyriana Kesuma yang mewakili hasil kajian IAP DKI Jakarta, menegaskan aturan jelas penting karena TOD saat ini telah menjadi alat pemasaran bagi pihak swasta yang mengembangkan proyek di sekitar TOD. Saat ini banyak sekali pengembang mengusung gimmick sebagai kawasan TOD untuk mengaet pembeli. Sementara aturannya belum ada.

Padahal, pengembangan kawasan yang dilakukan belum tentu sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan TOD seperti compact (terpadu), mixed use (beragam fungsi), mixed income (beragam pendapatan masyarakat), dan walkable environment (ramah bagi pejalan kaki).

“Aturan mengenai TOD ini memang perlu didorong supaya ada aturan main. Jadi pengembang ada panduannya dan pemerintah bisa mengontrol,” kata Meyriana kepada SINDOnews, Selasa (20/6/2017).

Regulasi TOD penting supaya swasta yang melakukan pengembangan melakukannya dengan benar, tidak salah kaprah dan tentunya tidak mengalami kerugian akibat pencabutan izin atau terkena denda karena menyalahi aturan.

Menurut dia, TOD yang sekarang tren di Jakarta, suatu saat bisa menjadi tren di kota-kota lain di Indonesia, seperti Bandung dan Surabaya. Karena itu, penyusunan aturan TOD di Jakarta bisa menjadi benchmark bagi kota-kota lainnya.

Beberapa hal yang perlu diatur yaitu menyangkut berapa jarak proyek properti tersebut dari stasiun, luas kawasan, berapa persen hunian, komersialnya seperti apa, kawasan TOD ini siapa yang mengelola apakah pemerintah atau swasta? Hal itu semua, ujar Meyriana, harus diatur dengan rinci dan jelas.
halaman ke-1 dari 2
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top