alexametrics

Pemberlakuan Strict Liability bagi Korporasi Perlu Pembuktian

loading...
Pemberlakuan Strict Liability bagi Korporasi Perlu Pembuktian
Pemerintah harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan korporasi dan pelaku bisnis kelapa sawit agar berbagai aturan yang ada bisa diterapkan. Foto/Ilustrasi
A+ A-
JAKARTA - Penerapan pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dalam UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut Ahli hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Dr Chaerul Huda pihak yang bisa dikenai jika terbukti melakukan orang perusahaan, sesuai tujuan perusahaan dan menguntungkan perusahaan.

“Jadi tidak semata-mata begitu ada api di konsesi korporasi dan menimbulkan asap langsung dikenai pasal strict liability,” kata dia Dr Chaerul Huda di Jakarta, Selasa (20/6).

Terpisah, pengajar IPB Basuki Sumawinata berpendapat, penerapan strict liability dalam UU 32/2009 seharusnya diberlakukan kepada semua pihak penanggung jawab konsesi sebagai subjek hukum untuk memenuhi unsur keadilan bagi semua pihak. Menurut Basuki, pasal 88 yang mengatur pertanggungjawaban secara tafsir sebenarnya sangat jelas mengatur ketentuan itu.

Pasal itu berbunyi: Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. “Jika ditafsirkan, semua pihak seharusnya mempunyai tanggung jawab yang sama,” kata Basuki.

Mengacu pada ketentuan tersebut, seharusnya dalam kasus kebakaran 20 hektare (ha) hutan gambut di Suaka Margasatwa Rawa Singkil, Desa Ie Meudama, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, pekan lalu, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh bisa dimintai pertanggungjawaban. Hal ini penting, bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk menunjukkan komitmen dan tanggung jawab pemerintah menjaga lingkungan.

Apalagi, kawasan Suaka Margasatwa Rawa Singkil merupakan kawasan lindung. Selain itu. Rawa Singkil merupakan daerah tangkapan air bagi warga sekitar yang harus dijaga. Basuki yang kerap menjadi saksi ahli dalam banyak kasus kebakaran lahan mengharapkan, pemerintah perlu bersikap adil karena tanggung jawab menjaga hutan merupakan tanggung jawab bersama.

“Tidak adil hanya menimpakan kesalahan kepada satu pihak karena di satu kawasan ada pemerintah, masyarakat dan korporasi. Bagaimana impelentasinya jika lahan yang terbakar merupakan area konflik. Siapa yang dimintai pertanggungjawaban,” terangnya.
halaman ke-1 dari 2
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top