Redenominasi Akan Masuk dalam Prolegnas Prioritas 2017

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) bersama Komisi XI DPR semalam menggelar focus group discusion (FGD) untuk membahas redenominasi mata uang rupiah. FGD yang berlangsung tertutup tersebut dihadiri hampir seluruh anggota Komisi XI DPR RI.

Anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun mengatakan, pembahasan redenominasi diawali dengan perubahan prolegnas prioritas 2017. Perubahan prolegnas ini akan dirapatkan di Badan Legislatif (Baleg) dan setelah Baleg memutuskan, itu baru akan menjadi prolegnas prioritas 2017.

"Begitu sudah diubah, itu kan usulan pemerintah, nanti tinggal kita bahas. Nanti kita serahkan ke Badan Musyawarah (Bamus), apakah dibahas di Komisi XI, di bahas oleh pansus, atau Baleg, itu nanti Bamus yang memutuskan," kata dia di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Dia meyakini pembahasannya akan bisa masuk dalam Prolegnas yang kemudian akan ada ruang untuk melakukan perubahan, karena memang pemerintah yang menginginkan langkah tersebut, tanpa harus mengabaikan pembahasan UU lainnya terlebih dahulu.

"Ya tidak apa-apa kalau mau dibahas dulu, kan PR lingkupnya luas, ada di Komisi XI, ada Baleg, Pansus yang bisa membahas skema UU," ujarnya.

Seperti diketahui, langkah pemerintah untuk meredenominasi mata uang rupiah yakni dengan cara menghilangkan tiga angka di belakang. Sehingga nantinya angka mata uang menjadi lebih sedikit tanpa memotong jumlah nominalnya.

Misbakhun menerangkan, redenominasi merupakan usulan pemerintah yakni menghilangkan tiga angka di belakang. Selanjutnya merubah RUU redemoninasi dari longlist priority menjadi prioritas di prolegnas 2017. Setelah masuk prolegnas, Bamus akan memutuskan siapa yang membahas redemonisasi.

"Belum tentu Komisi XI yang bahas. Bisa juga Komisi XI dikasih beban itu tapi nanti masuknya kemana, Bamus yang memutuskan," ucap dia.