Gubernur BI Rayu Jokowi Minta Nominal Rupiah Dirampingkan

Jum'at, 21 Juli 2017 - 13:57 WIB
Gubernur BI Rayu Jokowi Minta Nominal Rupiah Dirampingkan
Gubernur BI Rayu Jokowi Minta Nominal Rupiah Dirampingkan
A A A
JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan, segera meminta waktu bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas mengenai keinginannya merampingkan nominal rupiah (redenominasi).

Dia mengaku telah membicarakan rencananya tersebut kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly, dan Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Menurutnya, saat ini sangat tepat untuk melaksanakan perampingan nominal mata uang Garuda. Karena itu, dia sangat berharap Presiden Jokowi akan mendukung keinginannya untuk melakukan redenominasi rupiah.

"Kita sudah bicarakan dengan Menkeu, Menkum HAM, dan Menko Perekonomian. Kita akan meminta waktu kepada Bapak Presiden, kita harapkan Bapak Presiden akan mendukung redenominasi mata uang," katanya di Gedung Kemenko bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/7/2017).

Agus menjelaskan, saat ini stabilitas ekonomi dan politik cukup terjaga. Sehingga, kini menjadi waktu yang tepat untuk mngajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi Rupiah. Terlebih, hampir seluruh fraksi di Komisi XI DPR RI menyepakati redenominasi rupiah.

"Kita melakukan pertemuan dengan Komisi XI, hampir semua fraksi menyambut baik kalau seandainya ada usulan RUU Redenominasi Mata Uang. Kenapa? Karena kondisi politik juga demikian," imbuhnya.

Mantan Menteri Keuangan ini mengatakan, redenominasi rupiah bisa memberikan persepsi positif bagi Indonesia. Selain itu, redenominasi bisa menciptakan efisiensi dan konfiden yang lebih tinggi kepada ekonomi Indonesia.

"Karena kita adalah negara di antara beberapa negara yang USD1 sama dengan Rp13.000. Kalau di negara lain kan USD1 sama dengan 4 ringgit, atau SGD1,5. Sekarang kondisi ekonomi kita relatif baik, kalau kita nanti bisa mendapatkan persetujuan presiden, tentu kita akan bahas ini dengan DPR," terang Agus.
(izz)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.7857 seconds (0.1#10.140)