Kebut Infrastruktur demi Tingkatkan Daya Saing RI

JAKARTA - Guna meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan global, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat pembangunan infrastruktur. Mulai dari pembangunan jalan, jembatan, bendungan, saluran irigasi, air bersih, perumahan hingga penataan kawasan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, infrastruktur merupakan kunci untuk meningkatkan peringkat daya saing Indonesia. Berdasarkan data The Global Competitiveness Report 2016-2017 dari World Economic Forum (WEF), daya saing Indonesia berada pada peringkat 41 dan daya saing infrastruktur pada peringkat 60.

Kementerian PUPR menargetkan dapat meningkatkan peringkat daya saing infrastruktur dari peringkat 60 naik menjadi peringkat 40 tercapai tahun depan. Meskipun, peringkat daya saing infrastruktur Indonesia pada tahun 2016 telah berhasil naik ke peringkat 60 meningkat 2 poin dari tahun 2015 pada posisi 62.

"Peringkat daya saing infrastruktur kita memang sudah naik ke 60. Tapi sekarang kita harus lari lebih cepat. Sebagai contoh di Tiongkok bangun tol 4.000-5.000 km per tahun. Dalam RPJMN 2015, kita targetkan hanya 1.000 km. Tetapi kita upayakan bisa 1.800 km tol selesai dan sebagian fungsional pada akhir 2019," ujar Basuki melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (23/8/2017).

Untuk itu, Basuki menyatakan, ada empat hal yang perlu dilakukan untuk bisa mengejar ketertinggalan dalam rangka meningkatkan daya saing infrastruktur Indonesia, yakni aspek regulasi, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), inovasi dan riset serta kepemimpinan (leadership).

"Daya saing bukan lagi ditentukan oleh besar dan kecil atau lemah dan kuat sebuah negara tapi mana yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah. Salah satu yang mempercepat adalah dengan penyederhanaan regulasi untuk memperbaiki ease of doing business," katanya.

Menurut Basuki, sejauh ini beberapa pemerintah daerah telah berhasil melakukan penyederhanaan perijinan. Sebagai contoh beberapa waktu lalu terdapat tiga provinsi, tiga kabupaten dan tiga kota yang telah berkontribusi secara signifikan dalam kemudahan layanan perijinan dalam pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Contoh di Pontianak perijinan untuk pembangunan sudah bisa diperoleh dalam 3,5-6,5 jam," katanya.

Basuki menambahkan, hal lainnya yang harus terus ditingkatkan adalah pengembangan inovasi dan riset pembangunan infrastruktur melalui Balitbang Kementerian PUPR saat ini sudah diterapkan lebih dari 25 teknologi yang baru untuk mempercepat dan mempermudah pembangunan infrastruktur.

"Di antaranya penggunaan teknologi Corrugated Mortar Busa Pusjatan (CMP). Aplikasi teknologi CMP di flyover Dermoleng, Klonengan, Kesambi dan Kretek yang dapat diselesaikan dalam waktu 4 bulan ini mampu menghemat biaya sampai 70 persen dan waktu pengerjaan lebih cepat 50%," pungkasnya.