alexametrics

Jokowi Luncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI

loading...
Jokowi Luncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI
Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini meluncurkan paket kebijakan jilid XVI, bersamaan dengan pencatatan perdana sekuritisasi aset di BEI. Grafis/Istimewa
A+ A-
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini meluncurkan paket kebijakan jilid XVI, bersamaan dengan pencatatan perdana sekuritisasi aset di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI). Paket tersebut mencakup mengenai upaya percepatan penerbitan perizinan usaha dari tingkat pusat hingga daerah.

Jokowi mengungkapkan, paket kebijakan tersebut dikeluarkan berupa Peraturan Presiden (Perpres) mengenai percepatan kemudahan berusaha. Aturan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha dari tahap pertama hingga akhir.

"Jadi, Perpres yang akan diumumkan hari ini adalah tujuan kemudahan berusaha. Tahap pertama pembentukan satgas laku lalu perizinan ceklis," katanya di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (31/8/2017).

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, pemerintah sejatinya ingin terus mendorong kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang efisien. Karena itu, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan tersebut yang berisi tentang Perpres percepatan pelaksanaan berusaha.



"Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik," imbuh dia.

Melalui kebijakan ini, kata Darmin, pemerintah ingin mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan standar pelayanan, memberikan kepastian waktu dan biaya dalam peroses perizinan dan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda).

"Selain itu, kebijakan ini bertujuan menyelesaikan hambatan dalam proses pelaksanaan serta memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan sistem perizinan terintegrasi (single submission)," terangnya.

Darmin mengatakan, penerbitan Perpres iniĀ  dilatarbelakangi kondisi pelayanan saat ini yang belum optimal. Misalnya, perizinan masih bersifat parsial dan tidak terintegrasi, sekuensial (berurutan), belum seluruhnya menggunakan teknologi informasi (online), waktu penyelesaian dan biaya perizinan yang tidak jelas, serta paradigma di tubuh birokrasi sendiri sebagai pemberi izin dan belum melayani.

"Meskipun Indonesia sudah masuk sebagai negara layak investasi, namun realisasi dan kecepatan untuk mulai berusaha belum seperti yang diharapkan," kata dia.

Berikut rincian paket kebijakan yang diluncurkan Presiden Jokowi hari ini:

Tahap Pertama:

1. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) untuk pengawalan dan penyelesaian hambatan perizinan dalam pelaksanaan berusaha (end to end).
halaman ke-1 dari 3
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak