Meikarta Diyakini Bakal Bantu Atasi Backlog Perumahan

JAKARTA - Pemerintah akan memudahkan perizinan dan pemberian insentif dalam bentuk bantuan PSU bagi pembangunan hunian baik landed maupun vertikal. Dirjen Penyediaan Perumahan Kementrrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin menerangkan skemanya masih sama sepanjang rumah sesuai Peraturan Menteri Keuangan dan syarat pembeli terpenuhi untuk rumah vertikal dan rumah pertama.

Salah satu yang saat ini sedang berlangsung yakni pengembangan kota baru Meikarta akan membantu pemerintah dalam mengatasi backlog atau kekurangan perumahan. Sebab, dengan harga mulai Rp127 jutaan, Meikarta dapat dibeli oleh masyarakat menengah ke bawah.

Sebelumnya, Syarif mengatakan, selain mampu membantu pemerintah mengatasi backlog, Meikarta juga memberikan multiplier effect yang sangat besar. "Meikarta merupakan terobosan besar, baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, maupun dalam membantu pemerintah memangkas backlog rumah," ujarnya

Lebih lanjut Ia menambahkan, bila pembangunan Meikarta akan menggairahkan perekonomian yang sedang melambat. Hal ini lantaran sektor properti memiliki mata rantai dengan sekitar 170 subsektor lain.

Menurut dia, kesuksesan program sejuta rumah, sangat ditentukan suplai yang baik dari pengembang, baik melalui pembiayaan bank secara komersial maupun subsidi yang dibantu pemerintah untuk rumah murah. "Pemenuhan 11,4 juta backlog perumahan membutuhkan terobosan dari BUMN dan swasta," tegasnya.

Sambung Syarif, pemerintah siap bersinergi memberi semangat kepada pengembang dengan kebijakan yang memberi semangat dan mendorong pembangunan perumahan di Tanah Air seperti yang dilakukan Lippo Group, termasuk koordinasi implimentasi di pemerintah daerah yang bertanggung jawab secara riil pelaksanaannya.

Ketua DPD Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (Arebi) DKI Jakarta, Lukas Bong mengatakan, pembangunan properti seharusnya didukung untuk menggairahkan investasi di Tanah Air. "Masalah perizinan misalnya, Pemda dan Pemprov harus berkomunikasi begitu pula pengembang. Sehingga masalah backlog itu bisa terselesikan," ujarnya.

Sementara CEO Lippo Group James Riady mengatakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerintah saat ini menggelar pembangunan masif infrastruktur di koridor Timur Jakarta. Hal itu tak lepas dari posisi strategis koridor Timur Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional.

"Kami sudah berkiprah selama 67 tahun, untuk itu kami mendukung kebijakan itu dengan terlibat aktif mengembangkan koridor tersebut lewat Meikarta," ujar James.

Salah satu keterlibatan aktif itu dilakukan Lippo melalui rencana pembangunan kota baru, yaitu Meikarta. James berharap Meikarta akan semakin melengkapi pembangunan infrastruktur masif koridor Timur Jakarta untuk memperkuat posisi koridor ini di kancah nasional.

"Lebih dari itu, Meikarta juga kami proyeksikan mampu memberikan nilai tambah bagi koridor Timur Jakarta, yang pada akhirnya menjadi daya tarik bagi kehadiran investasi asing," paparnya.