alexa snippet

Wujudkan Kedaulatan Energi, Realisasi Sinergi BUMN Migas Mendesak

Wujudkan Kedaulatan Energi, Realisasi Sinergi BUMN Migas Mendesak
Pemerintah diminta segera merealisasikan sinergi antar BUMN di sektor minyak dan gas bumi (migas). Hal ini demi mencapai tujuan kedaulatan energi. Foto/Ilustrasi
A+ A-
JAKARTA - Pemerintah diminta segera merealisasikan sinergi antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor minyak dan gas bumi (migas). Hal ini demi mencapai tujuan kedaulatan energi yang sesuai dengan UUD 1945.

“BUMN harus dikelola sesuai dengan amanat UUD 1945 demi kemakmuran rakyat. Jadi pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara maksimal dengan sinergi antar BUMN terutama yang bergerak dibidang Energi dan Migas mengingat potensi penggunaan gas alam sebagai bahan bakar pembangkit PLN masih sangat besar,” ujar Ketua Umum Serikat PLN  Jumadis Abda dalam keterangan resminya di Jakarta.

Saat ini, kata dia, upaya pemanfaatan energi khusunya gas bumi masih cenderung minim. Untuk itu, menurutnya diperlukan sinergi antara BUMN migas dan energi dalam optimasi pemanfaatan sumber daya gas bumi nasional.

“Ini karena sampai hari ini baru sekitar 25% pembangkit di Indonesia yang menggunakan bahan bakar gas. Potensi ini dapat dimaksimalkan dengan sinergi antara PLN, PGN dan Pertamina," imbuh dia.

Ketua Bidang Kajian Strategis FSPPB Fahrul Roezi mengatakan, perjuangan dalam memperbaiki tata kelola migas dan energi nasional yang sesuai dengan amanah UUD 1945 harus dituangkan dalam pokok-pokok pikiran pekerja. Guna mendapatkan hasil yang maksimal dan efisien, kata Fahrul diperlukan sinergi antara BUMN.

"Seperti pembangunan Infrastrukstur pembangunan jaringan pipa gas dari Duri ke Dumai yang dilakukan antara Pertamina dan PGN," tutur dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif BUMN Institute Achmad Yunus berharap, seiring dengan upaya sinergi di antara BUMN pemerintah juga harus melindungi kepentingan nasional. Ini ditujukan agar pemanfaatan sumber daya dapat dioptimalkan oleh BUMN demi kemakmuran rakyat.

“Ini karena saat ini banyak peraturan yang lebih memihak kepada swasta dan berpaham liberalisme sehingga hal ini menghambat untuk terjalinnya sinergi antar BUMN. Padahal secara hakikatnya BUMN itu merupakan kepanjangan tangan negara dalam mengelola sumber daya alam dan memberikan pelayanan kepada rakyat," tandasnya.
(akr)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top