alexa snippet

3 Tahun Jokowi-JK

Pemerintah Harus Gunakan Uang Pajak untuk Kemakmuran Rakyat

Pemerintah Harus Gunakan Uang Pajak untuk Kemakmuran Rakyat
Presiden Joko Widodo saat mengumumkan pencapaian tax amnesty pada September 2016. Foto/SINDOnews
A+ A-
JAKARTA - Genap sudah tiga tahun Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla bersama kabinet kerja mengemban amanat pemerintahan. Berbagai perubahan di segala sektor dilakukan untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Tidak terkecuali di sektor perpajakan yang menjadi salah satu kunci utama bagian dari penerimaan negara. Karena dengan penerimaan perpajakan, mampu turut berkontribusi terhadap APBN dan penentu keberhasilan pencapaian target-target pembangunan, termasuk sebagai instrumen kebijakan untuk mengatasi ketimpangan.

Di tiga tahun Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres JK, terdapat beberapa pencapaian yang layak mendapatkan apresiasi, seperti kesuksesan program amnesti pajak dan terbitnya Perppu No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Amnesti Pajak adalah jembatan menuju reformasi perpajakan yang komprehensif dan keterbukaan informasi menjadi penanda dimulainya era baru perpajakan yang transparan. Aturan ini merupakan syarat Indonesia untuk bisa melakukan Automatic Exchange of Information (AEoI) dengan negara lain di 2018.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat mengatakan, bahwa dengan adanya Perppu ini, legislasi sudah otomatis berjalan. "Nantinya OECD yang menilai dan Indonesia sudah punya aturan primer dan sekunder sebagai syarat implementasi AEoI," katanya belum lama ini.

Ia pun berjanji, pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan melakukan pendekatan dengan DPR supaya Perppu 1 Tahun 2017 diketok menjadi UU. Alasannya, payung hukum tersebut sangat penting demi kepentingan Indonesia.

Namun, Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) masih menggarisbawahi beberapa catatan yang harus diperhatikan dan agenda yang wajib dituntaskan. Misalnya untuk corak arsitektur kebijakan fiskal yang lebih jelas dan memberi kepastian arah, optimalisasi kebijakan pajak sebagai instrumen untuk redistribusi dan mengurangi ketimpangan, praktik pemungutan pajak yang fair dan konsisten, program reformasi perpajakan, simplifikasi administrasi perpajakan, dan penguatan budaya pajak.

"Secara umum, pemerintah perlu memperjelas corak dan warna kebijakan. Kami memandang perlunya manajemen yang lebih efektif dalam merumuskan kerangka kebijakan, memandu formulasi dan arah kebijakan fiskal agar terarah, fokus kepada agenda-agenda besar yang penting dan mendesak, mengurangi kegaduhan, menciptakan kepastian, dan menjamin rasa nyaman para pemangku kepentingan," ujar Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo kepada SINDOnews, Jakarta, Sabtu (21/10/2017).

Hal ini, ujar Prastowo, sangat penting sekali kontrol agar tercipta tertib dan disiplin dalam praktik pemungutan pajak, termasuk perlunya melibatkan publik dalam diskursus kebijakan dan perluasan kanalisasi aspirasi.

Dia melanjutkan, pemerintah perlu mawas diri dan melakukan evaluasi, bertolak dari pencapaian target penerimaan pajak dalam APBN 2015 dan 2016 yang kurang menggembirakan. "Karena tercatat pencapaian target pajak 2015 sebesar 82% dan tahun 2016 sebesar 81%. Sedangkan pencapaian target bea dan cukai cukup bagus, tahun 2015 sebesar  92,3% dan tahun 2016 sebesar 97,15%," ungkapnya.

Rendahnya pencapaian dipengaruhi oleh kenaikan target penerimaan yang ambisius di saat perekonomian sedang mengalami stagnasi, selain faktor kepatuhan yang masih rendah dan kapasitas otoritas pemungut pajak yang perlu ditingkatkan. Dalam jangka pendek, memperbaiki fundamental lebih mendesak daripada memaksakan akselerasi, sehingga rasionalitas dan prioritas belanja patut mendapat perhatian.

"Maka moderasi target pajak pada APBNP 2017 layak diapresiasi sebagai titik balik rasionalitas kebijakan fiskal, karena lebih realistis dan peka terhadap kondisi dunia usaha," kata dia.

Dalam kebijakan pemungutan pajak yang adil dan tetap mempertimbangkan iklim investasi usaha, memang seyogianya dipertahankan sebagai corak kebijakan perpajakan pemerintah hingga 2019 mendatang, demi menciptakan keadilan, kepastian, dan menjaga performa dan kepercayaan publik.
halaman ke-1 dari 3
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top