Perpanjangan Bantuan Pangan Dinilai Bermuatan Politis, Ini Dalih Kepala Bapanas
Senin, 20 November 2023 - 11:30 WIB
loading...
Perpanjangan bantuan pangan dinilai bermuatan politis. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah telah memutuskan memperpanjang bantuan pangan atau bansos beras hingga Juni tahun depan. Kebijakan itu diklaim untuk menjaga daya beli dan membantu masyarakat berpenghasilan rendah di tengah perubahan iklim yang turut berimbas pada pergeseran panen raya padi di tahun depan.
Baca juga: Bansos Beras 10 Kg Lanjut di 2024, Bulog Klaim Sudah Kuasai 1,4 Juta Ton
Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa perpanjangan bantuan pangan beras tidak berkaitan dengan muatan politis. Menurutnya, kebijakan ini berkaca pada efektivitas penyaluran bantuan pangan beras di tahun 2023 yang dapat membantu menjaga inflasi dan harga beras.
“Perpanjangan bantuan pangan beras sampai Juni 2024 telah melalui pertimbangan pemerintah secara mendalam. Kita pastikan penyaluran ke masyarakat selalu tepat sasaran dan tidak ada muatan politis. Mengingat sudah memasuki tahun politik seperti saat ini, masyarakat dan segenap elemen bisa mengawasi bersama,” ujar Arief dalam keterangannya di Jakarta dikutip Senin (20/11/2023).
Arief menambahkan, panen raya yang biasanya ada di Maret dan April diperkirakan akan mundur atau kemungkinan akan bergeser 1 atau 2 bulan setelahnya. Sementara, tahun 2024 ada Pemilu di Februari dan Idul Fitri di April. Pada momentum-momentum tersebut, demand untuk beras sebagai pangan pokok mengalami peningkatan.
"Untuk itu, Bapak Presiden meminta untuk selalu memperkuat stok CBP (cadangan beras pemerintah) yang nantinya disalurkan melalui bantuan pangan beras kepada 22 juta KPM (keluarga penerima manfaat) hingga Juni 2024,” kata Arief.
Baca juga: Bansos Beras 10 Kg Lanjut di 2024, Bulog Klaim Sudah Kuasai 1,4 Juta Ton
Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa perpanjangan bantuan pangan beras tidak berkaitan dengan muatan politis. Menurutnya, kebijakan ini berkaca pada efektivitas penyaluran bantuan pangan beras di tahun 2023 yang dapat membantu menjaga inflasi dan harga beras.
“Perpanjangan bantuan pangan beras sampai Juni 2024 telah melalui pertimbangan pemerintah secara mendalam. Kita pastikan penyaluran ke masyarakat selalu tepat sasaran dan tidak ada muatan politis. Mengingat sudah memasuki tahun politik seperti saat ini, masyarakat dan segenap elemen bisa mengawasi bersama,” ujar Arief dalam keterangannya di Jakarta dikutip Senin (20/11/2023).
Arief menambahkan, panen raya yang biasanya ada di Maret dan April diperkirakan akan mundur atau kemungkinan akan bergeser 1 atau 2 bulan setelahnya. Sementara, tahun 2024 ada Pemilu di Februari dan Idul Fitri di April. Pada momentum-momentum tersebut, demand untuk beras sebagai pangan pokok mengalami peningkatan.
"Untuk itu, Bapak Presiden meminta untuk selalu memperkuat stok CBP (cadangan beras pemerintah) yang nantinya disalurkan melalui bantuan pangan beras kepada 22 juta KPM (keluarga penerima manfaat) hingga Juni 2024,” kata Arief.
Lihat Juga :
