Perpanjangan Bantuan Pangan Dinilai Bermuatan Politis, Ini Dalih Kepala Bapanas
Senin, 20 November 2023 - 11:30 WIB
loading...
Perpanjangan bantuan pangan dinilai bermuatan politis. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah telah memutuskan memperpanjang bantuan pangan atau bansos beras hingga Juni tahun depan. Kebijakan itu diklaim untuk menjaga daya beli dan membantu masyarakat berpenghasilan rendah di tengah perubahan iklim yang turut berimbas pada pergeseran panen raya padi di tahun depan.
Baca juga: Bansos Beras 10 Kg Lanjut di 2024, Bulog Klaim Sudah Kuasai 1,4 Juta Ton
Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa perpanjangan bantuan pangan beras tidak berkaitan dengan muatan politis. Menurutnya, kebijakan ini berkaca pada efektivitas penyaluran bantuan pangan beras di tahun 2023 yang dapat membantu menjaga inflasi dan harga beras.
“Perpanjangan bantuan pangan beras sampai Juni 2024 telah melalui pertimbangan pemerintah secara mendalam. Kita pastikan penyaluran ke masyarakat selalu tepat sasaran dan tidak ada muatan politis. Mengingat sudah memasuki tahun politik seperti saat ini, masyarakat dan segenap elemen bisa mengawasi bersama,” ujar Arief dalam keterangannya di Jakarta dikutip Senin (20/11/2023).
Arief menambahkan, panen raya yang biasanya ada di Maret dan April diperkirakan akan mundur atau kemungkinan akan bergeser 1 atau 2 bulan setelahnya. Sementara, tahun 2024 ada Pemilu di Februari dan Idul Fitri di April. Pada momentum-momentum tersebut, demand untuk beras sebagai pangan pokok mengalami peningkatan.
"Untuk itu, Bapak Presiden meminta untuk selalu memperkuat stok CBP (cadangan beras pemerintah) yang nantinya disalurkan melalui bantuan pangan beras kepada 22 juta KPM (keluarga penerima manfaat) hingga Juni 2024,” kata Arief.
Sebagaimana diketahui, dalam dua tahun terakhir puncak tertinggi produksi beras secara bulanan terjadi di Maret dan April. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras di Maret pada 2022 tercatat 5,49 juta ton dan April 2022 mencapai 4,45 juta ton.
Angka tersebut menandakan panen raya di tahun 2022. Tren yang sama juga terjadi di 2023, ketika pada Maret 2023 produksi beras mencapai 5,13 juta ton dan April 2023 tercatat 3,66 juta ton.
“Tentunya Badan Pangan bersama Perum Bulog akan mengantisipasi pergeseran masa panen raya tahun depan apabila benar tidak terjadi di Maret dan April. Kita komitmen akan menyerap produksi beras dalam negeri untuk terus memperkuat stok CBP. Ini menjadi tantangan karena kebutuhan stok CBP untuk bantuan pangan beras selama 6 bulan di 2024, kita estimasi memerlukan total 1.320.244 ton,” ungkapnya.
Arief menyatakan penyaluran bantuan pangan beras ini berperan sebagai unsur penekan harga beras di tingkat konsumen dan menjaga inflasi nasional. Meskipun sumber CBP termasuk berasal dari pengadaan luar negeri, ia menekankan harga di tingkat petani tidak akan begitu terpengaruh.
“Dapat dilihat, selama dua kali tahap penyaluran bantuan pangan beras di tahun ini, inflasi dapat terjaga, terutama inflasi beras. Begitu pula harga beras di konsumen yang dapat ditekan agar tidak bergejolak semakin tinggi,” ujar eks Direktur Utama ID Food ini.
Bantuan pangan beras tahap pertama yang disalurkan sejak April sampai Juli 2023, turut mendorong penurunan tingkat inflasi beras. Tercatat pada Februari 2023 tingkat inflasi beras secara bulanan (month to month) berada di 2,63%. Ini semakin menurun hingga mengalami deflasi pada Juli 2023.
Selanjutnya, pasca-penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua yang dimulai kembali di September 2023, menunjukan penurunan inflasi beras secara bulanan. Pada September 2023, inflasi beras secara bulanan tercatat ada di 5,61%. Sementara inflasi beras di Oktober 2023 turun menjadi 1,72%.
Lebih lanjut, total keluarga yang akan menerima bantuan pangan beras di 2024 sebanyak 22.004.077 KPM. Ini berdasarkan data dari Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Baca juga: Jokowi Minta Joe Biden Hentikan Perang di Gaza: Saya Pastikan Dicatat
“Bantuan pangan beras di tahun depan itu diberikan ke 22 juta masyarakat yang sangat membutuhkan. Itu sekitar 10 persen dari total penduduk Indonesia yang memiliki daya beli yang rendah. Saat bantuan ini disalurkan akan bisa menguatkan daya beli masyarakat dan pada akhirnya menjaga inflasi nasional,” pungkas Arief.
Baca juga: Bansos Beras 10 Kg Lanjut di 2024, Bulog Klaim Sudah Kuasai 1,4 Juta Ton
Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa perpanjangan bantuan pangan beras tidak berkaitan dengan muatan politis. Menurutnya, kebijakan ini berkaca pada efektivitas penyaluran bantuan pangan beras di tahun 2023 yang dapat membantu menjaga inflasi dan harga beras.
“Perpanjangan bantuan pangan beras sampai Juni 2024 telah melalui pertimbangan pemerintah secara mendalam. Kita pastikan penyaluran ke masyarakat selalu tepat sasaran dan tidak ada muatan politis. Mengingat sudah memasuki tahun politik seperti saat ini, masyarakat dan segenap elemen bisa mengawasi bersama,” ujar Arief dalam keterangannya di Jakarta dikutip Senin (20/11/2023).
Arief menambahkan, panen raya yang biasanya ada di Maret dan April diperkirakan akan mundur atau kemungkinan akan bergeser 1 atau 2 bulan setelahnya. Sementara, tahun 2024 ada Pemilu di Februari dan Idul Fitri di April. Pada momentum-momentum tersebut, demand untuk beras sebagai pangan pokok mengalami peningkatan.
"Untuk itu, Bapak Presiden meminta untuk selalu memperkuat stok CBP (cadangan beras pemerintah) yang nantinya disalurkan melalui bantuan pangan beras kepada 22 juta KPM (keluarga penerima manfaat) hingga Juni 2024,” kata Arief.
Sebagaimana diketahui, dalam dua tahun terakhir puncak tertinggi produksi beras secara bulanan terjadi di Maret dan April. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras di Maret pada 2022 tercatat 5,49 juta ton dan April 2022 mencapai 4,45 juta ton.
Angka tersebut menandakan panen raya di tahun 2022. Tren yang sama juga terjadi di 2023, ketika pada Maret 2023 produksi beras mencapai 5,13 juta ton dan April 2023 tercatat 3,66 juta ton.
“Tentunya Badan Pangan bersama Perum Bulog akan mengantisipasi pergeseran masa panen raya tahun depan apabila benar tidak terjadi di Maret dan April. Kita komitmen akan menyerap produksi beras dalam negeri untuk terus memperkuat stok CBP. Ini menjadi tantangan karena kebutuhan stok CBP untuk bantuan pangan beras selama 6 bulan di 2024, kita estimasi memerlukan total 1.320.244 ton,” ungkapnya.
Arief menyatakan penyaluran bantuan pangan beras ini berperan sebagai unsur penekan harga beras di tingkat konsumen dan menjaga inflasi nasional. Meskipun sumber CBP termasuk berasal dari pengadaan luar negeri, ia menekankan harga di tingkat petani tidak akan begitu terpengaruh.
“Dapat dilihat, selama dua kali tahap penyaluran bantuan pangan beras di tahun ini, inflasi dapat terjaga, terutama inflasi beras. Begitu pula harga beras di konsumen yang dapat ditekan agar tidak bergejolak semakin tinggi,” ujar eks Direktur Utama ID Food ini.
Bantuan pangan beras tahap pertama yang disalurkan sejak April sampai Juli 2023, turut mendorong penurunan tingkat inflasi beras. Tercatat pada Februari 2023 tingkat inflasi beras secara bulanan (month to month) berada di 2,63%. Ini semakin menurun hingga mengalami deflasi pada Juli 2023.
Selanjutnya, pasca-penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua yang dimulai kembali di September 2023, menunjukan penurunan inflasi beras secara bulanan. Pada September 2023, inflasi beras secara bulanan tercatat ada di 5,61%. Sementara inflasi beras di Oktober 2023 turun menjadi 1,72%.
Lebih lanjut, total keluarga yang akan menerima bantuan pangan beras di 2024 sebanyak 22.004.077 KPM. Ini berdasarkan data dari Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Baca juga: Jokowi Minta Joe Biden Hentikan Perang di Gaza: Saya Pastikan Dicatat
“Bantuan pangan beras di tahun depan itu diberikan ke 22 juta masyarakat yang sangat membutuhkan. Itu sekitar 10 persen dari total penduduk Indonesia yang memiliki daya beli yang rendah. Saat bantuan ini disalurkan akan bisa menguatkan daya beli masyarakat dan pada akhirnya menjaga inflasi nasional,” pungkas Arief.
(uka)
Lihat Juga :
